TABLOIDSAR – Wakil Ketua DPRD Palopo Abd Salam, menegaskan biaya umroh yang digunakan oleh sejumlah pejabat pemkot Palopo, termasuk kajari tidak menggunakan dana APBD.
Hal itu ditegaskan legislator NasDem tersebut menanggapi sorotan masyarakat yang menuding mereka umroh baru-baru ini menggunakan anggaran pemerintah.
“Saya tegaskan mereka berangkat umroh tidak menggunakan dana APBD,” tegas Abd Salam.
Abd Salam menjelaskan DPRD Palopo yang menyetujui anggaran umroh hanya diperuntukkan bagi tokoh masyarakat, imam masjid dan guru ngaji.
“Saya bisa pastikan bukan anggaran APBD. Karena dana tersebut baru bisa digunakan di triwulan kedua tahun 2023. Sementara sekarang masih triwulan pertama,” tegasnya Senin (20/3/2023). (*)
