TABLOIDSAR – Kontroversi terkait anggaran stunting sebesar Rp4 miliar di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Palopo. Menyikapi perbedaan pandangan, mereka merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait pada bulan November 2023.
Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar, mengungkapkan bahwa RDP ini dijadwalkan pada bulan depan setelah reses. Polemik muncul ketika warga Palopo mempertanyakan anggaran stunting sebesar Rp10 miliar, sementara Kepala DPPKB Palopo, Samsil Saide SSi Apt MSi, membantah dan menyatakan bahwa anggaran sebenarnya hanya Rp4 miliar.
Detail anggaran tersebut mencakup pemberian makanan tambahan, program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB, hingga Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB). BOKB sendiri terbagi dalam beberapa aspek, seperti honor/transport Tim Pendamping Keluarga (TPK), pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) untuk Balita, dan rehabilitasi gudang alat KB.
Samsil Saide menjelaskan bahwa anggaran stunting juga mencakup mini lokakarya, audit kasus stunting, serta rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Adapun baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW termasuk dalam anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) Pencegahan Stunting.
Meskipun anggaran stunting diklaim telah mencapai Rp4 miliar, anggota DPRD Palopo mempertanyakan efektivitas dan pemenuhan target nasional penurunan stunting. Data menunjukkan penurunan angka stunting di Kota Palopo dari 357 kasus pada tahun 2021 menjadi 228 kasus pada Agustus 2023, namun masih di atas target nasional sebesar 14 persen. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dalam RDP bulan depan untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. (*)
