Bang Foxchy Mengaku Sangat Merespons untuk Terbuka Jalin Sinergitas Komunikasi dengan Pihak PT Masmindo
Tabloid SAR – Menetes bocoran halus, jika Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) disebut-sebut memerintahkan pihak Direktorat Intelejen Keamanan (Ditintelkam)-nya untuk selidiki kebenaran lokasi tanah Lino, terkait sengketa lahan dengan pihak PT Masmindo Dwi Area yang terletak di Ranteropi, Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel.
Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu sumber resmi media ini pada Ditintelkam Polda Sulsel (off the record) pada hari ini, Kamis (05/09-2024). Saat dikonfirmasi melalui nomor handponenya, ia mengaku bahwa dirinya diperintahkan atasannya, untuk mencari kebenaran mengenai lokasi tanah Lino kurang lebih seluas 331 hektare yang terletak di Ranteropi tersebut.
Hanya saja sumber resmi media ini, minta agar tidak disebut-sebut identitasnya tersebut, menjelaskan hal ini terkait dengan pengaduan pihak Lino di Polda Sulsel ini. Akan tetapi, lanjut ia mengemukakan, belum pasti juga dirinya akan turun untuk melakukan penyelidikan lokasi tanah yang diklaim Lino itu. Sebab secara logika sangat tidak berdasar perseorangan bisa memiliki tanah kurang lebih seluas tersebut.
Sementara itu, sejumlah tetua adat Boneposi-Ranteballa menyampaikan bahwa sangat tidak benar pihak Lino memiliki lokasi tanah di Ranteropi sampai seluas kurang lebih 331 hektare tersebut.
Kata mereka, setahu kami yang pernah membuka lahan kebun kopi di Ranteropi adalah Pak Kasenda dan Ne’ Mangngopang bersama Tanduk Langi. Kebun kopi itu dibuka pada zaman Belanda. “Sedangkan Lino atau orang tuanya tidak pernah kami dengar membuka lahan di Ranteropi,” ucap Puang Samsu Ali, salah satu tetua adat Boneposi.
Menurutnya, kalaupun ada lokasi tanahnya Lino di Ranteropi paling tidak hanya seluas dua hektaran saja. Namun jelasnya kami tidak mendengar Lino atau orang tuanya membuka lahan di lokasi itu, kecuali Pak Kasenda dan Ne’ Mangngopang bersama Tanduk Langi. Hal senada juga dikemukakan oleh sejumlah tetua adat Ranteballa.
Sedangkan Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy saat kembali dimintai tanggapannya melalui nomor handphonenya ke Jakarta, mengenai seputaran polemik lokasi tanah pihak Lino di Ranteropi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berpolemik dengan masalah itu.
Kata dia, pihak LSM-nya hanya prioritaskan penanganan kasus tanah pihak keluarga saja yang benar-benar peduli dengan langkah pengadvokasiannya di Jakarta ini. Dengan alasan sudah tidak mau terbebani untuk menangani kasus masyarakat adat yang sama sekali tidak peduli, terkait dengan penanganan sengketa lahannya dengan pihak PT Masmindo tersebut.
Soalnya, lanjutnya, kita sangat takut akan kehilangan kepercayaan dengan pihak-pihak relasi yang sudah terjalin baik pada tingkat pusat ini, apabila terus menangani kasus lahan masyarakat adat yang sama sekali tidak peduli tersebut. “Jadi kita mau evaluasi kembali langkah pengadvokasian LSM kita terhadap penanganan kasus ini,” ucap aktivis LSM yang kerap disapa Bang Foxchy tersebut.
Menurutnya, kasus tanahnya keluarga saja yang benar-benar peduli yang menjadi prioritas langkah penanganan pengadvokasian LSM kita di Jakarta ini. Untuk kasus tanah masyarakat adat lainnya, kita masih pikir-pikir kembali. “Intinya, LSM kita hanya mengadvokasi mereka yang peduli saja ditangani kasus tanahnya,” terangnya.
Sementara sumber-sumber lain media ini, bahwa pihak PT Masmindo mengaku sangat mengeluh. Akibat dipusingkan dengan langkah Bang Foxchy dalam mengadvokasi masyarakat adat Ranteballa-Boneposi selama ini. Pihak PT Masmindo sebenarnya sangat ingin sekali menemui Bang Foxchy, tapi rupanya mereka mengaku bingung bagaimana caranya.
Hal tersebut, dikemukakannya kepada awak media ini, bahwa pihak management PT Masmindo selalu menemui dirinya, bagaimana caranya menjinakkan Bang Foxchy itu. “Ya, semacam curhatlah begitu,” tuturnya.
Adapun diantara sumber dimaksud adalah seorang paling berpengaruh pada salah satu perusahaan besar (off the record) yang juga telah berinvestasi triliunan di Luwu ini. “Sayakan selalu ketemuan dengan rekan-rekan dari management PT Masmindo, hanya Bang Foxchy yang selalu kami jadikan bahasan,” ucapnya.
Harapan teman-teman dari management PT Masmindo, bagaimana caranya agar bisa terjalin komunikasi langsung dengan Bang Foxchy itu. Karena sepertinya, rekan-rekan dari management PT Masmindo itu sangat segan ketemu langsung dengan Bang Foxchy tersebut.
Ia lanjut menyampaikan, kalau Bang Foxchy bisa lepaskan penanganan pengadvokasiannya tersebut. Hal itulah yang sangat diharapkan pihak PT Masmindo. “Bisakah pak wartawan komunikasikan langsung dengan Bang Foxchy mengenai hal ini,” harapnya pada awak media ini.
Hal senada juga dikemukakan oleh salah satu pejabat penting di Pemkab Luwu (off the record). Bahkan pejabat ini mengaku sangat fatal memang kesalahan kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan PT Masmindo tersebut.
Namun karena kita ini pejabat Pemkab, kata dia, sehingga suka atau tidak suka, kami harus patuh mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) kebijakan Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Luwu tersebut. “Sebenarnya SK Satgas ini sangat sesat, sebab sama sekali tidak menghormati keberadaan hak-hak agraris masyarakat adat di dalam wilayah tambang PT Masmindo tersebut,” bebernya.
Lanjut ia menyampaikan, untung saja ada Bang Foxchy yang masih terus konsisten tampil sebagai aktivis LSM melawan kasus mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo itu. Andaikan tidak ada Bang Foxchy, maka sudah habis semua lahan yang dibebaskan itu diamankan dan dibersihkan pihak perusahaan ini.
Kalau perlawanan yang dilakukan pihak-pihak kelompok yang lainnya, sambungnya, itu sama sekali sangat tidak direken. Karena Bang Foxchy itu sudah dari dulu dikenal sangat pemberani dan cerdas dalam menangani kasus. Paling berbahaya itu adalah surat-surat laporan LSM-nya dengan analisa hukumnya sangat kuat dalam menangani setiap kasus.
Hal itulah, sehingga sudah banyak pejabat korupsi yang sudah dipenjarakan selama ini. Kalau ada kasus korupsi di daerah ini yang diperiksa pihak APH (Aparat Penegak Hukum), pasti semua teman-teman pejabat langsung menembak bahwa itu adalah ulahnya lagi Bang Foxchy.
“Kalau pihak PT Masmindo kegiatan pertambangannya mau aman, bagaimana caranya rangkul itu Bang Foxchy,” begitu saran salah satu pejabat eselon II Pemkab Luwu yang tidak ingin disebut namanya ini.
Respons Keinginan Pihak Management PT Masmindo
Bang Foxchy sendiri, saat dimintai tanggapannya mengenai adanya keinginan untuk ditemui pihak management PT Masmindo tersebut, sebagaimana yang disampaikan sejumlah sumber media ini.
Dia mengemukakan, jika dirinya sangat merespons untuk terbuka menjalin sinergitas komunikasi dengan pihak siapapun, termasuk dengan pihak PT Masmindo. Tapikan kita juga tidak mungkinlah mau datangi pihak PT Masmindo kayak seperti pengemis. Namun kita hanya mau ketemu dengan pihak top decetion maker-nya, kalau ada undangan resminya. Jika hanya ketemu dengan level managernya doank, itu percuma saja, sebab pasti tidak akan ada point yang bisa ditangkap.
Terus terang saja, kata Aktivis LSM yang juga akrab disapa Bang Ories ini, salah satu jenderal (off the record) di Kantor Menko Polhukam mengaku telah ketemu Dirut PT Masmindo. Sampai jenderal tersebut juga menyampaikan curhatan top management perusahaan tambang ini kepada saya. “Pak jenderal itupun, meminta agar saya tidak lagi melaporkan perusahaan tambang ini.”
Katanya, surat-surat laporan LSM-nya Bang Foxchy dan link-link beritanya itu yang sangat ditakuti pihak PT Masmindo. “Bisakah Bang Foxchy untuk tidak lagi kirim surat laporan dan juga berhenti berstatement di media online, terkait dengan kasus PT Masmindo ini,” pinta pak jenderal tersebut.
Saya lalu menjawab, pak jenderal pertemukan dulu dengan Dirut PT Masmindo itu, apa alasannya sampai meminta begitu. “Pak jenderal, saya inikan aktivis LSM, apalagi terikait dengan kasus lahan keluarga saya. Jadi saya mau tahu dulu alasan permintaannya seperti itu. Mumpung kasus ini masih saya pending laporannya ke pihak APH.” ucapku kepada pak jenderal ini.
Perlu pula diketahui, lebih lanjut Bang Ories menjelaskan, saya di Jakarta ini sudah beberapa kali pula ketemu pihak-pihak yang mengaku sebagai utusan perusahaan tersebut, sampai sekarang tidak ada juga follow up-nya.
“Bahkan pihak prinsipal yang kita telah tunjuk, justru sudah ketemu langsung dengan Pak Arsyad Rasjid yang Presiden Direkturnya PT Indika Energy Tbk itu. Pak Arsyad Rasjid telah pula menunjuk Pak Yohanes dan juga sudah beberapa kali pertemuan, namun itupun masih juga berlarut-larut follow up-nya sampai sekarang ini,” bebernya.
Ia pun menambahkan, kalau tidak ada realisasi penanganan solusi dengan Pak Yohanes selaku utusan Pak Arsyad Rasjid tersebut, sudah tentu kita akan juga laporkan lebih lanjut kasus PT Masmindo ini kepada pihak APH.
“Kita juga sudah bangun relasi di pusat ini untuk dapat memperkuat penanganan kasus ini pada pihak APH tersebut,” demikian penjelasan Aktivis Pembela Arus Bawah dari balik handphonenya. (Herman/Zotto/Redaksi)
