Moses Sumbu : PT Masmindo Harus Hentikan Kegiatan Operasionalnya, Sebelum Terjadi Penanganan Solusi Terhadap Kisruhnya Kasus Pembebasan Lahan
Tabloid SAR – Menyikapi kasus dugaan mafia tanah yang timbul pada pelaksaan pembebasan lahan PT Masmindo Dwi Area, sehingga rumpun masyarakat adat Ranteballa-Boneposi sangat mengapresiasi dan juga sangat bersyukur atas turun gunungnya Anggota DPR-RI dari Dapil III Sulsel, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang (JFK) tersebut.
Pasalnya, salah satu politisi Partai Demokrat ini, rupanya tidak akan main-main untuk mendorong proses hukum terhadap sejumlah kasus yang timbul pada salah satu anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY) ini. Seperti antara lain kasus dugaan mafia tanah akan didorong proses hukumnya, sebab sangat merugikan masyarakat adat selaku pemilik atas tanah yang sebenarnya.
Hal tersebut, untuk diagendakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada DPR-RI. Sekaligus juga akan meminta KPK agar turun mengusut kasus-kasus yang timbul pada Proyek Awak Mas di Luwu ini, terlebih lagi kasus mafia tanah ini diduga kuat telah masif merampas warisan hak-hak agraris masyarakat adat.
Adapun rumpun masyarakat adat Ranteballa-Boneposi yang menyampaikan aprsiasinya dan rasa syukurnya tersebut, antara lain Moses Sumbu, selaku perwakilan dari Rumpun Keluarga Besar Puang Pasande.
Kepada media ini, Rabu (08/01-2025), ia mengemukakan, kita sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur, sebab sudah ada kerabat atau keluarga yang telah duduk sebagai anggota legislator pusat. Karena akan mengagendakan untuk membawa tuntutan aspirasi kita ke DPR-RI. Sekaligus akan mendorong proses hukum terhadap sejumlah kasus yang diduga kuat timbul pada perusahaan tambang emas ini.
Dirinya tak lupa pula menyampaikan apresiasinya kepada Bang Foxchy (Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy), selaku keluarga dari Raja yang selama ini senantiasa memberikan advokasi pendampingan pada beberapa rumpun keluarga masyarakat adat Ranteballa-Boneposi dalam mempertahankan hak-hak agraris warisan lelulurnya pada wilayah operasional Proyek Awak Mas tersebut.
Moses pun sangat mensinyalir, jika terdapat oknum-oknum PT Masmindo tertentu turut bermain sebagai mafia tanah dalam memanfaatkan kesempatan, untuk ikut serta mencari untung dalam kegiatan pembebasan lahan yang sangat merugikan masyarakat adat Ranteballa-Boneposi.
Soalnya, kata dia, dokumen bidang-bidang tanah yang dibayarkan harga kompensasi lahannya tersebut sangat diduga direkayasa penerbitannya, dengan kata lain dimanipulasi data-data kepemilikannya. Sehingga dokumen bidang-bidang tanah yang dibayarkan harga kompensasi lahannya tersebut, maka sangat patut pula disebut sebagai bentuk dokumen palsu.
Lanjutnya, para pelaku mafia tanah diduga kuat memanfaatkan aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah kecamatan untuk melagalisasi penerbitan dokumen bidang-bidang tanah agar seolah-olah sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, bahkan mereka ditengarai pula memperalat pemangku adat dan elit-elit desa tertentu dalam merekayasa pendataan bidang-bidang tanah, untuk kemudian dimanipulasi penerbitan surat-surat dokumennya.
Mungkin mereka berpikir, kata Moses, kita sama sekali tidak paham ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembebasan lahan pada wilayah izin pertambangan Minerba. “Kita inikan juga pernah kuliah,” ucap alumni UGM (Universitas Gadjah Mada) yang satu ini.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika menyimak dokumen (palsu) bidang-bidang tanah yang diduga kuat direkayasa penerbitannya, sebagaimana yang telah dibayarkan oleh pihak PT Masmindo. Hal itu, maka tak ubahnya sebagai bentuk indikasi penipuan atau penggelapan terhadap dana investasi kompensasi lahan yang telah dikucurkan pihak PT Indika Energy. “Jadi sudah sangat patut ditengarai, jika ada pelaku mafia tanah di dalam tubuh management PT Masmindo itu sendiri,” imbuhnya
Kasihan juga kan PT Indika Energy ini, sambungnya, sebab dana investasi pembebasan lahan yang telah dikucurkan ke Proyek Awak Mas di Luwu itu, namun justru diduga kuat pula ikut dimanfaatkan oleh pihak-pihak personil tertentu di lingkup PT Masmindo sendiri untuk disinyalir mencari keuntungan pribadi.
Moses pun menyebutkan, bahwa mengenai adanya indikasi pelaku mafia tanah di dalam tubuh management PT Masmindo seperti ini, pihak PT Indika Energy mestinya kan mengevaluasi kinerja management anak perusahaannya pada proyek awak mas di Luwu itu. “Ya, mestinya pihak PT Indika Energy mengaudit atas kemungkinan terjadinnya potensi kerugian keuangan perusahaan, sekaligus mengadukannya kepada pihak APH,” tukasnya.
Pada prinsipnya, kata Moses lagi, kita selaku masyarakat adat Ranteballa-Boneposi sama sekali tidak menolak investasi tambang ini. Akan tetapi pihak PT Masmindo harus menghentikan segala betuk kegiatan operasionalnya pada Proyek Awak Mas di Luwu itu, sebelum terjadi penanganan solusi terhadap kisruhnya kasus pembebasan lahan tersebut.
Harapannya atas turun gunungnya JFK untuk mendorong proses hukum terhadap para pelaku mafia tanah di Ranteballa-Boneposi. Sehingga kita kembali dapat memperoleh rasa keadilan atas hak-hak agraris warisan leluhur kita tersebut. “Kita harus menguasai kembali hak-hak agraris warisan leluhur kita yang telah didunga kuat dirampas para mafia tanah tersebut,” ucapnya.
Moses pun menghimbau kepada segenap masyarakat adat Ranteballa-Boneposi agar memperkokoh persatuan rumpun demi semangat kebersamaan melawan para mafia tanah yang diduga kuat timbul pada wilayah operasional PT Masmindo. “Karena hanya dengan cara ini, kita bisa mempertahankan hak-hak agraris warisan leluhur kita dari praktik-praktik mafia tanah,” pungkasnya.
Apresiasi yang samapun disampaikan oleh Fitri Nasir atas turun gunungnya JFK untuk mendorong proses hukum terhadap kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo.
Dia pun mengaku, bahwa sangat banyak keluarga dari rumpun masyarakat adat Ranteballa-Boneposi yang menghungi diriya via telepon, menyampaikan rasa syukurnya atas turun gunungnya salah satu anggota Komisi I DPR-RI ini.
“Alhamdulillah, kita menyampaikan puji syukur, sebab Pak JFK sudah mulai turun gunung untuk mendorong proses hukum terhadap kasus dugaan mafia tanah yang telah merampas warisan tanah adat kita tersebut,” tutur Fitri menirukan ucapan rasa syukur dari kalangan masyarakat adat Ranteballa-Boneposi yang menghubunginya via telepon.
Hal tersebut, kata Fitri, sehingga Bang Foxchy yang selama ini telah memberikan advokasi pendampingan sudah mendapat dukungan yang semakin kuat dari anggota DPR-RI salah satu wakil kita dari Dapil III Sulsel ini. “Soalnya, selama ini hanya Bang Foxchy yang berjuang di tingkat pusat melawan kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo,” ucapnya.
Terus terang saja, lanjut ia menyampaikan, seandainya tidak ada Bang Foxchy yang berjuang di tingkat pusat selama ini, maka pihak PT Masmindo sudah dapat dipastikan telah menguasai lokasi tanah warisan nenek moyang kita di Ranteballa dan Boneposi tersebut.
“Kita sudah seharusnya pula sangat bersyukur, sebab ada keluarga kita yang bergerak di dunia aktivis LSM. Sehingga pihak PT Masmindo masih menahan diri dalam melakukan kegiatan operasional dan tidak melakukan pembersihan lahan secara besar-besaran,” ungkap
Soalnya, kata Fitri, saya juga selalu mendengar, jika Bang Foxchy di mata pihak PT Masmindo sangat dianggap sebagai penghambat investasi. Lantaran Bang Foxchy senantiasa melayangkan surat-surat pengaduannya kepada pihak pemerintah pusat.
Hal itulah, lanjut ia mengemukakan, sampai Bang Foxchy diframing melalui pemberitaan salah satu link media online sebagai mafia tanah. Bahkan dirinya pun juga telah difitnah, jika telah menipu banyak masyarakat adat yang diurus lahannya hingga ratusan juta. “Lucu juga iyah atas adanya framing seperti ini, memangnya Bang Foxchy juga ikut terlibat memalsukan surat tanah pada wilayah operasional PT Masmindo,” ucap Fitri dengan nada heran.
Kata Fitri lagi, kalau memang Bang Foxchy melakukan penipuan, lalu kenapa pihak-pihak masyarakat adat yang merasa dirugikan itu tidak keberatan. “Janganlah terlalu kejam memfitnah seperti itu,” tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, saya sama sekai tidak bermaksud membela Bang Foxchy. Sebab selama saya di Jakarta bersama Bang Foxchy baik ke Kantor Kemenko Polhukam (sekarang kantor Menhko Polkam) dan kantor kementerian lainnya maupun ke Bareskrim untuk dimintai klarifikasinya terhadap pengaduannya terkait kasus dugaan mafia tanah tersebut, untuk uang makan saja sangat susah.
Fitri lalu menyampaikan, saya selalu bilang sama Bang Foxchy, walau kita susah jangan ki berhenti mengurus ini kasus mafia tanah. Karena kapan kita berhenti, maka habislah tanah di Ranteballa dan Boneposi tersebut. Apalagi sudah ada surat dari Bareskrim, sehingga sia-sia pulalah perjuangan kita ini, kalau Bang Foxchy sampai berhenti tangani kasus tanah keluarga kita di Ranteballa dan Boneposi.
Menurut putri bungsu mantan Camat Bastem yang juga akrab disapa Anty ini, bahwa mengenai adanya surat dari Bareskrim yang telah dipegang Bang Foxchy, terkait dengan penanganan Satgas Anti Mafia Tanah yang mengindikasikan terjadi dugaan peristiwa penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo tersebut.
“Jadi saya pikir, surat dari Bareskrim itu tinggal ditindaklanjuti saja penanganannya, supaya kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo ini dapat terproses kasus hukumnya,” tandasnya.
Anty kemudian lanjut menjelaskan, namun Bang Foxchy tidak memiliki biaya operasional, sehingga indikasi penyalahgunaan wewenang, terkait kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo tersebut, akibatnya tidak berlanjut proses penanganan hukumnya di Basreskrim.
Hal itulah, maka Anty pun sangat berharap kepada segenap rumpun keluarga masyarakat adat Ranteballa-Boneposi agar bersatu untuk bersama-sama melawan para mafia tanah tersebut, supaya kasus ini dapat berlanjut proses penanaganan hukumnya.
Dia lalu manambahkan, jadi dengan turun gunungnya Pak JFK, sehingga besar harapan kita agar kasus dugaan mafia tanah yang timbul pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo dapat terdorong proses penanganan hukumnya.
“Tentunya tidak hanya kasus hukum yang melibatkan Kepala Desa Ranteballa yang mesti didorong proses penanganan hukumnya. Akan tetapi kasus-kasus dugaan mafia tanah yang juga melibatkan pihak-pihak lainnya, sudah seharusnya pula didorong proses penanganan hukumnya,” harap salah satu perwakilan dari keturunan Puang Palimpin ini. (*)
