Tabloid SAR – Anggota DPR-RI, Drs Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang (JFK), sepertinya hanya satu-satunya anggota legislatif pusat dari Dapil III Sulawesi Selatan (Sulsel) yang peduli merespon tuntuan aspirasi masyarakat korban mafia tanah pada Dapil III Sulsel ini.
Hal tersebut, karena selain menangani kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT Vale di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Ia juga menangani kasus pembebasan lahan PT Masmindo Dwi Area yang berlokasi di Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
Untuk penanganannya terhadap tuntutan aspirasi dari masyarakat adat Ranteballa-Boneposi, merupakan diantara korban kasus dugaan mafia tanah dengan pihak korporasi. Akibat pihak Proyek Awak Mas salah satu anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) ini diduga kuat salah bayar harga kompensasi lahan.
Pasalnya, pihak-pihak yang justru menerima harga pembebasan lahan tersebut merupakan pemegang surat-surat dokumen tanah yang disinyalir kuat direkayasa penerbitannya, dengan cara dimanipulasi pendataan bidang-bidang tanahnya.
Berita terkait sebaiknya juga baca link berita dimaksud di bawah ini :
Hal itulah, sehingga salah satu anggota Komisi I DPR-RI asal putra Toraja ini, tampaknya sangat serius untuk semakin mendorong agenda pemberantasan terhadap masifnya kasus dugaan mafia tanah pada wilayah operasional perusahaan tambang emas tersebut.
Terkait atas komitmennya untuk lebih mendorong agenda pemberantasan mafia tanah pada wilayah operasional perusahaan tambang emas tersebut. Karena kasus ini disebut-sebut sangat merugikan masyarakat adat Ranteballa-Boneposi.
Hal ini, dengan tegas diungkapkan ulang JFK melalui rapat bersama dengan perwakilan masyarakat adat Ranteballa untuk kembali membahas kasus pembebasan lahan PT Masmindo pada hari ini, Kamis (06/02-2025) di Victoria Restaurant, Senayan Plaza, Jakarta Selatan.
JFK mengemukakan, jika pihak PT Masmindo sebenarnya sudah ingin ketemu dengan dirinya untuk membahas penanganan solusi terhadap lahan-lahan yang diduga kuat salah bayar dimaksud.
Namun salah satu anggota Fraksi Demokrat DPR-RI ini, menyampaikan baru akan merespon permintaan (pertemuan) pihak perusahaan tambang emas terbesar di Sulsel ini, setelah Kepala Desa (Kades) Ranteballa ditahan dulu. “Kalau Kades Ranteballa telah ditahan, baru saya bisa bersedia merespon untuk mengatur agenda pertemuan dengan pihak PT Masmindo,” ungkapnya.
JFK pada kesempatan ini, kembali menyampaikan kepada pihak perwakilan masyarakat adat Ranteballa tersebut, supaya segenap keluarga yang merasa dirugikan, terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan pada perusahaan tambang ini agar juga bersatu. “Ya, kuncinya itu adalah bersatu, kalau ingin perjuangkan rasa keadilan,” ucapnya.
Ia pun tak lupa pula memberitahukan supaya pihak keluarga mempersiapkan data dan dokumen sebagai dasar agenda pertemuan nantinya dengan pihak PT Masmindo.
“Jadi mesti juga pihak keluarga mempersiapkan data dan dokumen, termasuk gambar lokasi kepemilikan tanahnya yang sudah jelas batas-batas titik koordinat petanya,” pintahnya.
JFK lanjut mengemukakan, apalagi kasus dugaan mafia tanah ini sudah pula diketahui Kapolri. “Jadi yang kita agendakan dulu agar Kades Ranteballa itu ditahan, kemudian baru kita menempuh langkah penanganan solusi lebih lanjut,” bebernya.
Ia juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kapolda Sulsel, apabila dalam seminggu ke depan, belum juga ada kepastian terhadap penahanan Kades Ranteballa tersebut.
“Hal itu, akan segera kita koordinasikan pada Kapolda Sulsel, jika dalam seminggu ke depan belum ada kejelasan penahanan penahanan terhadap Kades Ranteballa tersebut,” tandasnya.
Pada rapat bersama dengan perwakilan masyarakat adat Ranteballa ini, Anggota DPR-RI yang merupakan mantan perwira tinggi Polri berpangkat bintang dua tersebut didamping Asisten Hukumnya, Nicolas Dammen.
Sedangkan dari pihak perwakilan masyarakat Adat Ranteballa masing-masing diwakili oleh Ibu Inah Simballu atas nama rumpun keluarga Puang Lai’ Pamimmi-Kasenda dan A Yosoa Pasende alias Arrang atas nama rumpun keluarga Kaparengngesan Lemo.
Tampak pula hadir Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy alias Bang Ories, selaku LSM Pendamping masyarakat adat Ranteballa-Boneposi. (Rilis)
