Aktivis LSM Apresiasi Standar Moral Kades Atue yang Sangat Berparadigmatik terhadap Etika Lingkungan Hidup
Tabloid SAR – Keberadaan perusahaan pertambangan nikel PT Prima Utama Lestari (PUL) sangat ditolak keras oleh masyarakat Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa (Kades) Atue, Abdul Hamid saat dijambangi awak media ini, Sabtu (20/01-2024). “Benar masyarakat di desa kami ini sangat menolak keberadaan perusahaan pertambangan nikel PT PUL tersebut,” tuturnya.
Adapun sebagai bentuk penolakan itu, kata dia, sudah hapir dua bulan masyarakat di desa kami memprotes keberadaan perusahaan pertambangan nikel tersebut. “Kendati sudah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak managemen PT PUL tapi warga desa kami tetap menolak keberadaan perusahaan pertambangan nikel tersebut,” ungkap Hamid.
Selaku pemerintah desa, Hamid pun mengaku akan tetap mengedepankan tuntutan aspirasi masyarakatnya. “Saya sebagai Kades tentunya akan lebih berkepihakan kepada kepentingan masyarakat, terkait dengan dampak buruk terhadap lingkungan yang akan ditimbulkan perusahaan pertambangan nikel tersebut,” terangnya.
Kades Atue ini juga menyadari bahwa kehadiran investasi pertambangan akan juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, selain akan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa usia produktif.
Namun pertanyaannya disini, apakah semua warga usia produktif di desa kami ini akan dapat pula terserap untuk menjadi tenaga keraja pada PT PUL nantinya. Sementara di sisi lain sumber daya usia produktif warga desa kami ini, paling-paling hanya pada sebatas level sebagai pekerja buruh dengan segala bentuk probolematika yang dihadapinya.
Soalnya, lanjut Hamid menjelaskan, sebab potensi lowongan kerja pada perusahaan ini terhadap usia produktif warga desa kami, sepertinya sangat sulit untuk mempu meningkatkan kesejahteraan hidupnya, jika hanya pada sebatas level sebagai pekerja buruh. Maka hal tersebut, tentunya sangat tidak sebanding dengan potensi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan nikel ini nantinya.
Kendati demikian, lanjut ia mengemukakan, kami selaku pemerintah desa tidak juga mengesampingkan pihak managemen PT PUL untuk melakukan langkah pendekatan persuasif terhadap warga untuk menjelaskan sistem kegiatan yang akan dilakukan, baik itu pada tahap eksplorasi maupun pada tahap operasi produksi.
“Yah, silahkan pihak managemen perusahaan tersebut untuk melakukan langkah pendekatan persuasif pada warga. Kami selaku pemerintah desa tentunya siap pula untuk senantiasa memfasilitasinya,” ucap Kades Atue tersebut.
Sementara Project Manager PT PUL, Doni saat dikonfimasi media ini, mengatakan bahwa sebagai managemen baru PT PUL dan baru berjalan selama 2 bulan, itu pun masih dalam tahap eksplorasi atau pengeboran titik.
Lanjut Doni, terkait adanya penolakan dari warga Desa Atue, sedari awal kami sudah melakukan pertemuan melalui pendekatan persuasif, baik melalui pemerintah setempat maupun turun langsung ke warga, namun belum ada hasil yang kami sepakati.
Menurutnya, kami juga tidak serta merta melakukan kegiatan meskipun itu baru tahap eksplorasi sesuai regulasi IUP yang sudah dikantongi perusahaan kami. “Kalau belum ada kesepakatan bersama antara PT PUL dengan pemerintah setempat, terlebih dengan masyarakat Desa Atue dan sekitarnya, maka kita tidak akan melakukan kegiatan sesuai dengan IUP yang sudah kita kantongi tersebut,” beber Doni.
Sedangkan Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy saat dimitai tanggapannya terkait penolakan masyarakat Desa Atue terhadap keberadaan pertambangan nikel PT PUL tersebut.
Ia pun mengaku sangat mengapresiasi sikap Kades Atue yang lebih mengedepankan tuntutan aspirasi warganya dengan berbagai pertimbangan yang sangat bersifat realistis. “Saya pikir kades Atue itu memiliki wawasan yang sangat cerdas dalam memaknai etika lingkungan bagi kemaslahatan hidup masyarakatnya ke depan. Hal itu sehingga sangat patut untuk diapresiasi,” ucap aktivis LSM ini saat dimintai tanggapannya melalui nomor handphone-nya ke Jakarta.
Lanjut aktivis LSM yang lebih akrab disapa Bang Foxchy ini, Kades Atue tersebut merupakan sosok pemimpin yang sangat perlu diteladani dalam memfasilitasi tuntutan aspirasi masyarakatnya. “Beliau itu nampaknya sangat mampu memaknai kehadiran negara menurut kedudukannya sebagai Kades,” imbuhnya.
Karena Kades Atue itu, tambah pegiat aktivis pemerhati kebijakan publik yang juga kerap disapa Bang Ories ini, sepertinya tidak aji mumpung memanfaatkan kekuasaannya untuk serta merta berpihak kepada pihak perusahaan pertambangan. Hal tersebut menunjukkan sebuah standar moral yang sangat tinggi dalam melindungi kepentingan warganya yang bersifat paradigmatik terhadap etika lingkungan hidup.
“Tentunya kita sangat berharap pada Kades Atue tersebut, untuk senantiasa terus berkepihakan kepada tuntutan aspirasi masyakatnya, demi mencari solusi terbaik bagi kehadiran perusahaan pertambangan nikel PT PUL itu,” pungkasnya. (Made)
