Tuntutan Aksi Unjuk Rasa tentang Pencopotan Site Project Manager PT. BMS Ditolak
Tabloid SAR – Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut kehadirnan PT. Bumi Mineral Sulawesi (BMS) untuk membangun proyek pabrik smelter nikel di Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Seletan, sama sekali tidak pernah punya niat untuk menggusur lahan masyarakat.
Begitu penjelasan JK, sebagaimana pers rilis yang dikeluarkan pihak Management PT. BMS yang diterima media ini, Sabtu (16/09/2023). Sebagai bentuk respons terhadap pertemuannya dengan pihak perwakilan sekelompok massa aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Bua pada Jumat (15/09-2023) kemarin di Teras Kantor PT. BMS tersebut.
Lanjut mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ini, sering kali memang kegiatan proyek lakukan kesewenang-wenangan menggusur warga, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City yang melakukan penggusuran rumah-rumah warga Rempang di Batam tersebut.
JK mengklaim bahwa perusahaan Kalla Group tidak pernah sewenang-wenang seperti itu (menggusur warga). “Kehadiran BMS di Bua ini, sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik smelter nikel semenjak 2016,” ungkapnya.
Meski begitu, dirinya juga tidak mempersoalkan aksi demo asal tuntutannya itu realitis. “Kita ini keluarga sesama orang Sulawesi tidak mungkin perusahaan Kalla Group menggusur lahan keluarganya sendiri,” kata mantan Wapres dua periode ini.
Jadi kehadiran BMS ini, lanjutnya, merupakan salah satu kebanggaan perusahaan Kalla Group, sebab bisa berinvestasi di Bua ini, untuk dapat memberikan manfaat multiplier effect bagi keluarga yang ada di sini.
Kata JK, BMS bisa saja angkat kaki dari Bua ini. Banyak daerah lain kok minta kita datang berinvestasi. Tapi karena masyarakat Bua adalah masyarakat saya juga, sehingga perusahaan kita lebih memilih untuk berinvestasi di sini.
Lanjut ia menjelaskan, kehadiran BMS untuk mengelolah pabrik smelter nilkel di Bua ini, itu bahan bakunya dari luar. Kita tidak lakukan kegiatan produksi operasi pertambangan di sini yang bisa merusak lingkungan.
“Jadi kita pilih Bua, semata karena ingin juga memajukan masyarakat di daerah ini. Kalau ada industri di sinikan, masyarakat sudah tidak akan susah mencari lapangan kerja,” bebernya.
Mantan Wapres dua Presiden berbeda inipun, lalu menyebut pembangunan pabrik smelter nikel BMS ini paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan pabrik smelter nikel ini menggunakan sumber energy terbarukan berupa hydro power.
Ia pun mengemukakan, di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energy, prosesnya juga green energy. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Di sini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy. Coba cari di Indonesia, di mana ada yang paling ramah lingkungan
Selain itu, pada proses pembangunan pabrik smelter nikel ini menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan, tanpa bantuan tenaga kerja asing, seperti yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.
Insinyur insinyur yang kita pakai, lebih lanjut JK menjelaskan, semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk membangun sebuah industri, walau kita masih kerja sama teknologi dari luar.
“Jadi rencananya pabrik smelter nikel yang akan kita dibangun di area 200 hektar di Bua ini akan menyerap ribuan tenaga kerja,” tukasnya.
“Jadi kehadiran BMS ini, sama dengan berjihat terhadap upaya pemberantasan kemiskinan tidak hanya dalam bentuk pengadaan lapangan kerja bagi tenaga usia produktif lokal. Namun juga untuk mendorong kesejahteraan hidup warga lokal. Karena akan juga menumbukhan UKM-UKM dan kost-kostsan di seputaran lingkar pabrik smelter nikel ini,” papar JK.
Prinsip pokoknya, lebih jauh JK menjelaskan, bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja.
Ia pun menjelaskan lebih lanjut, sekarang saja BMS belum operasi produksi, tapi sudah mempekerjakan ratusan tenaga kerja lokal. Kalau BMS disuruh hengkang dari sini, maka masyarakat lokal di sini tentu akan kehilangan ribuan tenaga, untuk mendapatkan kesempatan kerja.
Apalagi peradaban umat manusia ke depan akan semakin beketergantungan pada lapangan kerja yang sifatnya berbasis pada produk-produk bertegnologi tinggi. Mestinya masyarakat Bua ikut menjaga aset pabrik smelter BMS ini, sebagai potensi paling bersifat strategis terhadap pengadaan tenaga kerja lokal ke depan.
Diharapkan pula nantinya, ungkapnya lagi, di sini akan juga timbul industri berbasis nikel yang bersifat terintegrasi dan juga akan semakin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale, hanya lingkungan di situ saja. “Kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat,” imbuhnya.
Adapun rencananya, pabrik smelter nikel ini akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.
“Sedangkan mengenai soal lahan yang dipermasalahkan tersebut. Lihat dulu alas haknya, siapa yang legal dan siapa yang illegal. Itu bisa diuji melalui jalur hukum, bukan melalui aksi unjuk rasa,” terang JK.
Lebih lanjut ia menyampaikan, tapikan kita tidak ingin mempidanakan warga sendiri, asal itu bisa dikomunikasikan dengan baik. “Filosofi nenek moyang kita kan telah mewariskan falsafah sipakatau, falsafah itulah yang menjadi pengangan Kalla Group setiap melakukan investasi. Namun juga tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku,” tandasnya.
Soal megenai tanaman padi yang dipersoalkan, JK pun mengaku jika pihak perusahaannya sanggup membayar tiga kali lipat dari harga padi tersebut. “Itu padi kita bisa ganti sampai tiga kali lipat. Walau saya tidak pernah lihat uang perusahaan tapi itu sangat bisa dibayarkan melalui Pak Zul (Zulkarnain –red),” ucapnya.
JK sangat menolak pencopotan Zulkarnain dari jabatannya sebagai Site Project Manager PT. BMS yang juga menjadi tuntutan sekelompok massaaksi unjuk rasa tersebut. “Kenapa kita harus mencopot Pak Zul, sebab sudah bekerja sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) management perusahaan,” ucapnya dengan tegas.
Kemudian ia pun menambahkan, namun jelasnya kehadiran BMS di Bua ini, untuk diharapkan mampu membawa manfaat bagi masyarakat Bua itu sendiri. “Yakinlah, bahwa BMS sama sekali tidak punya niat untuk sewenang-wenang menggusur lahan masyarakat,” pungkas JK.
Untuk diketahui, bahwa aksi unjuk rasa Aliansi Masarakat Bua tersebut, menyoal lahan masyarakat yang dianggapnya akan digusur pihak PT. BMS. Sehingga juga dijadikan sebagai dalih untuk menuntut pencopotan Site Project Manager PT. BMS. Kemudian dengan alasan adat pula, agar tanaman padi tidak digusur sebelum dipanen.
Sedangkan aksi unjuk rasa terhadap PT. BMS juga sudah terjadi beberapa hari terakhir. Aksi inipun berlanjut pada saat Jusuf Kalla mendatangi proyek pembangunan pabrik smelter nikel Kalla Group kemarin Jumat tersebut. Hanya saja pada aksi terahir menjelang sore hari sama sekali tindak mendapat pengawalan maksimal dari pihak aparat keamanan. (Pers Rilis)
