Kalangan Aktivis LSM Pertanyakan Kapasitas Kepemimpinan IDP untuk Maju Pilgub Sulsel
Tabloid SAR – Sepertinya kepemimpinan Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani (IDP) sangat tidak berarti di mata warga Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Lutra, Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pasalnya, bupati yang bekaronim IDP dan lebih akrab disapa Indah ini dianggap sama sekali tidak membawa kemajuan yang berarti, dari semenjak tahun 2016 menduduki tampuk kekuasaan di daerah yang dijuluki Bumi Lamaranginang tersebut.
Soalnya Kabupaten Lutra namun justru terpuruk menjadi daerah yang penduduknya salah satu paling tinggi angka kemiskinnya di Sulsel ini. Hal tersebut, mendasari data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2023, dengan menempatkan masyarakat Kabupaten Lutra pada urutan tiga paling termiskin di Sulsel tersebut.
Tentu salah satu faktor penyebabnya, akibat tidak terakselerasinya kegiatan pembangunan infrastruktur jalan selama kurang lebih 8 tahun menahkodai daerah ini. Padahal pembangunan infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonimian untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat hingga ke pelosok desa.
Hal itulah, sehingga Bupati Lutra dua periode ini menui sorotan tajam dari warga Kecamatan Baebunta Selatan, dengan cara menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini Rabu (10/07-2024). Terdapat ratusan warga yang menggelar aksi rasa pada jalan utama Kecamatan Baebunta Selatan, tepatnya di Desa Marannu jalan penghubung Desa Salu Lemo dengan Desa Lara.
Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Baebunta Selatan sebagai bentuk protes terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, terutama dari Bupati Indah yang dianggap sangat gagal memenuhi janji-janjinya untuk membangun infrastruktur jalan. Mereka menuntut perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang semakin memprihatinkan.
Korlap aksi unjuk rasa, Hanbul melalui orasinya menegaskan bahwa, jika dalam 72 jam tidak ada tanggapan dari Bupati Indah. Mereka mengancam akan mengintensifkan unjuk rasa ini dengan melibatkan lebih banyak massa di depan Kantor Bupati Lutra.
“Kami menagih janji-janji Bupati IDP untuk merealisasikan pembangunan jalan poros Salulemo-Lara yang telah dijanjikan dalam masa kampanye. Masa jabatannya sudah hampir berakhir, namun belum ada tanda-tanda pembangunan,” terangnya.
Menurutnya, bahwa jalan poros yang menghubungkan Baebunta Selatan dengan wilayah lain mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Sebelumnya jalan ini sudah pernah diaspal, namun karena minimnya perawatan, kini banyak bagian jalan yang berlobang dan sulit dilalui.
Kami selaku warga Baebunta Selatan, lanjut ia menyampaikan rasa kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kinerja pemerintahan IDP yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mengenai infrastruktur jalan, khususnya di daerah kami ini.
“Kami sangat berharap agar aksi ini dapat menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Lutra untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang sudah sangat krusial kerusakannya ini, supaya memperlancar mobilitas masyarakat dan urat nadi pergerakan ekonomi lokal,” pungkas Hanbul.
Sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan IDP tersebut, maka para peserta aksi unjuk rasa juga menanam sejumlah pohon pisang pada titik aksi tepatnya di jalan poros Kecamatan Baebunta Selatan tersebut. Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan tampak pula dikawal oleh pihak aparat kepolisian dan TNI.
Kalangan aktivis LSM pun mempertanyakan kapasitas kepemimpinan IDP atas adanya sinyal yang telah diberikan akan maju di Pilgub Sulsel 2024. “Bagimana mungkin yah, IDP itu dapat didukung untuk maju Pilgub Sulsel, sementara sangat gagal mengangkat kesejahtraan hidup masyarakat Lutra,” tutur Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.
Salah satu Aktivis Luwu Raya yang akrab disapa Bang Foxchy ini, mengemukakan, tentu kita sangat apresiasi ada tokoh dari Tana Luwu untuk bisa maju berkontestasi pada Pilgub Sulsel 2024 ini.
Namun kapasitas kepemimpinan IDP itu, kata dia, masih sangat patut dipertanyakan, sebab rupanya hanya bisa menempatkan masyarakat Lutra pada urutan tiga paling termiskin di Sulsel tersebut.
“Jadi data BPS itu sudah merupakan bukti nyata kegagalan IDP selaku Bupati Lutra dua periode, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakatnya,” tandas pegiat anti korupsi yang juga kerap disapa Bang Ories ini mengakhiri komentarnya. (Made)
