Tabloid SAR – Berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang diserap Anggota DPR-RI, Irjen Pol (Purn) Drs Frederik Kalalembang (JFK) saat kegiatan reses perdana yang digelar secara open house pada Senin malam, 23 Desember 2024 di kediamannya yang beralamat di Kelurahan Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Setidaknya tampak seratusan warga Kota Polopo dan Kabupaten Luwu datang menghadiri kegiatan reses yang digelar Anggota DPR-RI Dapil III Sulsel yang satu ini. Hadir pula Pemangku Adat/Parengnge Ke’pe-Ranteballa Puang Drs Palabiran Kanna MM dan puluhan tokoh masyarakat adat Ranteballa.
Sejumlah keluhan pun mengemuka pada kegiatan reses tersebut, antara lain mengenai persoalan blank spot dan persoalan hukum. Untuk persoalan hukum pembahasannya lebih terfokus pada isu-isu kasus dugaan mafia tanah pada pelaksaan pembebasan lahan PT Masmindo Dwi Area.
Hal tersebut, sehingga sangat merugikan pihak masyarakat adat selaku ahli waris atas lokasi tanah yang sebenarnya. Sebab terjadi indikasi kuat permainan mafia tanah pada kegiatan pembebasan lahan perusahaan tambang emas yang berlokasi di Ranteballa, Kecamatan Latimojog, Kabupaten Luwu ini.
Berbagai modus operandi yang disinyalir dilakukan para pelaku mafia tanah dalam merampas hak-hak agraris masyarakat adat tersebut. Seperti menerbitkan alas hak sejumlah persil sertifikat prona dan atau Surat Keterangan Tanah (SKT). Kemudian dijadikan sebagai alat bukti kepamilikan tanah, untuk memperoleh harga pembayaran kompensasi lahan dari salah satu anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY) tersebut.
Setelah mendengar aspirasi dan keluhan langsung, terkait dengan kisruhnya kasus pembebasan lahan yang sangat merugikan masyarakat adat Ranteballa tersebut. Sehingga JFK menegaskan kepada PT Masmindo agar tidak sepenuhnya percaya pada pihak-pihak yang mengklaim lahan masyarakat adat di wilayah tambangnya.
“PT Masmindo mestinya berkerja secara profesional untuk menelusuri latar belakang kepemilikan lahan dalam melakukan kegiatan pembebabasan lahan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Ia pun lalu berharap kepada PT Masmindo untuk tidak juga sepenuhnya percaya dengan sertifikat dan SKT atau jenis dokumen kepemilikan tanah yang dibuat lainnya, agar dikemudian hari tidak terjadi semakin banyaknya persoalan sengketa lahan yang timbul. “Kalau ini dibiarkan akan semakin memicu pertikaian sengketa lahan di atas (Ranteballa),” terang salah satu anggota Fraksi Demokrat DPR-RI ini.
JFK selaku wakil rakyat di Parlemen Senayan, berjanji akan membawa persoalan ini ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI. Ia juga tak lupa menyampaikan akan meminta KPK turun ke Ranteballa untuk mengusut pembayaran ganti rugi lahan yang diduga ada dugaan kongkalikong oknum bermain di dalamnya.
Menurutnya, jika persoalan pembebasan lahan di Ranteballa mirip dengan yang terjadi di Sumatera Barat. “Kita tidak mau terjadi seperti itu. Maka dari itu, saya juga meminta KPK turun ke Ranteballa mengusut kasus pembebasan lahan tersebut,” ungkap mantan perwiwa tinggi Polri berpangkat dua bintang ini.
Ia lanjut menyapaikan, bahwa dirinya sebagai salah satu angota legislatif pusat dari Dapil III Sulsel ini sangat memberikan perhatian serius tersahap kasus pembebasan lahan PT Masmindo tersebut.
Hal itulah, maka JFK akan menagi janji dan komitmen pimpinan KPK ini untuk turun ke daerah, termasuk di Ranteballah, sebagaimana diungkapkannya sewaktu mengikuti fit and proper test di DPR RI kala itu.
lu lalu manambahkan, selain kasus pembebasan lahan PT Masmindo, masih banyak korupsi di daerah yang belum tersentuh. Harapannnya agar para pimpinan KPK yang baru dilantik dapat mengembalikan marwah lembaga tersebut demi meningkatkan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi.
“KPK harus menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, memberantas korupsi di Indonesia harus menjadi prioritas,” pungkas JFK.
Untuk diketahui, bahwa Irjen Pol (Purn) Drs Frederik Kalalembang merupakan salah satu Anggota DPR-RI yang tim penguji pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
Adapun pimpinan KPK yang baru dilantik tersebut, yakni Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK. Sedangkan Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono, masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua KPK. (*)
