Pihak Management Proyek PLTMH Salu Noling Agar Memberdayakan Warga Lokal
Tabloid SAR – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Irjen. Pol. Rusdi Hartono, berkomitmen tegas untuk memberantas para pelaku bisnis BBM illegal. Hal itu sangat diapresiasi oleh kalangan aktivis LSM.
Pasalnya, terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi pada berbagai SPBU di sejumlah daerah di Sulsel ini, akibat ulah dari pelaku bisnis BBM ilegal, seperti terjadinya kelangkaan solar bersubsidi. Menyebabkan terjadi antrian panjang kendaraan pada berbagai SPBU, khususnya lagi mobil truk.
Hal tersebut juga terjadi di wilayah Luwu Raya. Adapun diantara para pelaku bisnis BBM ilegal tersebut, disinyalir pula melibatkan pihak-pihak oknum aparat tertentu.
Bahkan ada juga oknum TNI aktif di lingkup Kodim 1403 Palopo yang diduga kuat sebagai pelaku bisnis mafia BBM ilegal tersebut. Namun ironinya justru ditengarai pula menyebut-nyebut nama Presiden Prabowo Subianto, menurut rekaman hasil investigasi salah satu pegiat media online di Kabupaten Luwu tersebut.
Mereka diduga kuat memasok BBM bersubsidi jenis solar ke sejumlah perusahaan tambang dan berbagai kegiatan proyek konstruksi. Salah satu yang diduga kuat sebagai pelakunya adalah PT Sri Global Mandiri (SGM).
Hal itulah, maka sudah tiga unit mobil tanki perusahaan pemasok BBM ilegal jenis solar bersubsidi ini, telah diamankan pihak Polres Luwu.
Hal tersebut, lantaran perusahaan ini sangat disinyalir kuat memasok solar bersusidi, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan konstruksi di Proyek Awak Mas PT Masmindo Dwi Area di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Desak Kapolda Sulsel Usut Kasus Pasokan Dugaan BBM Ilegal ke Proyek PLTMH Salu Noling
Begitupun halnya pada kegiatan konstruksi pada Proyek PLTMH Salu Noling di Bastem Kabupaten Luwu, bahkan ditengarai pula menggunakan BBM ilegal jenis solar bersubsidi.
Adapun kasus dugaan BBM ilegal pada proyek PLTMH Sungai Noling tersebut. Menurut sumber-sumber media ini yang sangat layak dipercaya, mengemukakan pada hari ini, Kamis (24/07-2025), bahwa pemasoknya justru diduga kuat melibatkan salah satu oknum aparat tertentu.
Sumber-sumber media inipun mendesak Kapolda Sulsel agar turun tangan untuk mengusut kasus pemasokan dugaan BBM ilegal jenis solar bersubsidi tersebut.
Alasannya, sebab kita sangat tidak yakin pihak Polres Luwu akan dapat mengusut kasus pemasokan dugaan BBM ilegal ke Proyek PLTMH Salu Noling tersabut.
“Ya, itu sudah sangat bisa pahami, karena faktor sesama korps di lingkup Polres Luwu,” ungkap mereka, sekali lagi minta agar tidak dimediakan identitasnya.
Adapun pasokan kasus dugaan BBM ilegal ini, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar alat berat yang dioperasikan pada kegiatan konstruksi Proyek PLTMH Salu Noling di Bastem tersebut.
Hanya saja sumber-sumber media ini tidak ingin disabut identiasnya, karena pemasoknya diduga kuat melibatkan oknum aparat tertentu.
Disebutkan, bahwa oknum aparat tertentu yang disinyalir kuat sebagai pemasok dugaan BBM ilegal pada Proyek PLTMH Salu Noling ini, disebut-sebut berkamuplase di balik tangan orang lain sebagai distributornya.
Mereka pun juga sangat berharap agar ada pihak LSM yang bisa turun langsung melakukan investigasi terhadap praktek-praktek pemasukan dugaan BBM ilegal di Proyek PLTMH Salu Noling tersebut, sekaligus melakporkannya ke Kapolda Sulsel.
Warga Lokal Hanya Jadi Penonton di Proyek PLTMH Salu Noling
Bahwa selain isu-isu lingkungan yang sedang menerpah kegiatan Proyek PLTMH Salu Noling tersebut. Maka menyusul lagi isu-isu pemasokan dugaan BBM ilegal pada proyek milik PT Tiara Tirta Energi (TTE) ini.
Bahkan disbut-sebut pula justru tidak memberdayakan warga lokal baik sebagai mitra kerjasama pengadaan alat berat maupun sebagai tenaga kerja. Hal itu, sehingga pihak Management Proyek PLTMH Salu Noling ini diminta untuk memberdayakan warga lokal.
Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu Pemangku Adat Parengnge, juga minta agar tidak dimediakan identitasnya.
“Kami mencermati semua alat berat excavator yang beroperasi di kegiatan konstruksi di Proyek PLTMH Salu Noling ini, pengadaannya juga dimonopoli pihak oknum aparat tertentu,” tuturnya.
Padahal kami, kata dia, sangat bisa juga mengadakan alat berat excavator. “Jadi pihak oknum aparat tertentu, selain diduga kuat menjadi pemasok BBM ilegal, maka pengadaan excavator-nya pun dimonopoli pula. Terlebih lagi warga lokal tidak diberdayakan sebagai tenaga kerja,” bebernya.
Menurutnya, ada proyek di depan mata kita di kampung sediri, tapi kita dan warga masyarakat adat kita, namun justru menjadi penonton. Sangat mengecewakan sekali kehadiran Proyek PLTMH ini, karena hanya bermitra dengan pihak lain tanpa sama sekali memberdayakan pihak kami selaku warga lokal.
Ia pun menambahkan, bahwa mestinya pihak Management Proyek PLTMH Salu Noling ini memberdayakan warga lokal, khususnya lagi warga Desa Lange’ yang sangat dekat dengan lokasi kegiatan konstruksi proyek PLTMH tersebut.
“Apa iyah, kita harus menggelar aksi demo untuk menutup saja kegiatan konstruksi proyek PLTMH ini, dari pada kita sebagai warga lokal hanya dibiarkan sebagai penonton,” tandasnya dengan nada kecewa mengakhiri komentarnya. (*)
