Tabloid SAR – Kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan di PT Masmindo Dwi Area atau Masmindo, kembali digoyang aksi unjuk rasa mahasiswa bersama masyarakat adat Ranteballa-Boneposi.
Kendati pihak Kemenko Polhukam telah menangani kasus dugaan mafia tanah pada perusahaan pertambangan emas terbesar di Sulawesi Selatan ini.
Akan tetapi hal tersebut justru tidak menyurutkan bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat adat, untuk menggelar aksi unjuk rasa demi menyikapi perusahaan awak mas milik Group Indika Energy ini.
Seperti pada aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Peduli Rakyat Ranteballa atau Ampera Ranteballa Menggugat pada Selasa, 24 Oktober 2023 di Kantor DPRD Luwu yang diikuti peserta aksi sejumlah 200 orang.
Aksi unjuk rasa ini, untuk menggugat kasus dugaan praktik-praktik mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo, dan diskriminatifnya perusahaan tersebut dalam merekrut tenaga kerja lokal.
Adapun tuntutan sejumlah orator aksi adalah mendesak untuk menstop perampasan lahan rakyat. Sekaligus mendesak pihak PT Masmindo agar tidak lagi melanjutkan kegiatan pembebasan lahan. Sebab yang diuntungkan hanya para mafia tanah, sebagai bentuk perampasan secara masif dan terstruktur terhadap masyarakat adat selaku pemilik lahan yang sebenarnya.
Peserta aksi unjuk rasa ini pun menuntut agar Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu dibubarkan. Karena tidak ada juga gunanya Satgas yang dibentuk Bupati Luwu tersebut, sebab hanya sangat terkesan melindungi kasus dugaan praktik-praktik mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo itu.
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh forum Ampera Ranteballa kali ini, juga sangat mempersoalkan atas diskriminatifnya rekrutmen tanaga kerja PT Masmindo terhadap tenaga kerja lokal. Jadi tidak ada juga gunanya kehadiran perusahaan tambang ini, sebab sangat terkesan diskriminatif kepada tenaga kerja lokal.
Rizal menyampaikan kepada media ini, bahwa penanggung jawab aksi unjuk rasa di DPRD Luwu tersebu adalah Palimbongan selaku Jenderal Lapangan (Jenlap) dan Sutar selaku Wakil Sekretaris Jenderal Langangan (Wajenlap).
Lanjutnya, kita sangat bersyukur sebab kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo adalah juga sudah dilaporkan Bang Foxchy (Rahmat K Foxchy -red) selaku Aktivis Pembela Arus Bawah ke Kemenko Polhukam.
“Jadi kita pun sangat berharap agar kasus ini bisa ditangani secara tuntas oleh pihak Satgas Kemenko Polhukam,” tutur Rizal.
Salah satu mahasiswa yang juga ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut, mengaku bahwa tanah warisan adat rumpun keluarganya di Ranteballa itu adalah sudah pula diperjual-belikan oleh para mafia tanah guna mendapatkan harga pembebasan lahan dari PT Masmindo.
Menurutnya, jadi tidak ada juga gunanya itu Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu tersebut. Sebab Satgas yang dibentuk Bupati Luwu ini, sepertinya hanya melindungi para pelaku mafia tanah yang sudah sangat jelas-jelas merampas hak-hak agraris masyarakat adat Ranteballa-Boneposi yang sudah menjadi warisan kami secara turun-temurun.
Hal itulah, kata Rizsl, sehingga Satgas yang dibentuk Bupati Luwu ini sebaiknya dibubarkan saja. Karena sama sekali tidak berkepihakan kepada masyarakat adat yang lokasi tanah warisannya telah nyata-nayata dirampas secara masif dan tersistimatis oleh para pelaku mafia tanah.
Rizal juga mengaku jika dirinya sudah membaca berita-berita media online Tabloid SAR, bahwa Direktur Utama dan Land Acquisation Manager PT Masmindo telah pula dipanggil oleh pihak Satgas Menko Polhukam.
Sepertinya pula Bupati Luwu, Ketua Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah pada perusahaan pertambangan emas ini, akan juga dipanggil oleh pihak Satgas Menko Polhukam.
“Tentunya kita sangat berarap pada pihak Satgas Kemenko Polhukam agar segera pula menuntaskan kasus dugaan mafia tanah pada pelaksanaan pembebasan lahan PT Masmindo tersebut,” pungkas putra asal Latimojong yang satu ini. (*****)
