oleh

Warga Resah Dengan Aktivitas Penambangan Liar di Pang Rante – Torut, Pihak Terkait Diminta Turun Tangan

TORUT, Tabloid SAR – Warga lingkungan Pang Rante, Kelurahan Lang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan, merasa diresahkan dengan aktivitas dan keberadaan sejumlah tambang liar galian golongan C  di wilayah lingkungan mereka.

Pasalnya, aktivitas penambangan batuan andesit (batu gunung) dengan menggunakan alat berat jenis excavator di lingkungan Pang Rante tersebut, dikuatirkan bisa mengakibatkan bencana alam karena merusak kelestarian alam dan lingkungan.

Aktivitas penambangan juga mengakibatkan adanya bunyi suara bising dan dentuman saat breaker excavator menambang batuan gunung. Suara dentuman keras muncul akibat hantaman breaker excavator yang menumbuk permukaan batuan gunung untuk dipecahkan.

Dan yang paling dikuatirkan pula adalah pelaku penambang liar, tidak memperhatikan keselamatan lingkungan karena mereka tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan atau Galian Golongan C, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sehingga pihak penambang dalam menjalankan bisnisnya, hanya akan lebih mengedepankan bagaimana cara mendapatkan keuntungan secepat mungkin dalam waktu singkat. Tanpa peduli dengan urusan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat aktivitas penambangan liar yang mereka lakukan.

Hal tersebut, diungkapkan sejumlah warga Pang Rante saat dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR di sekitar lokasi penambangan liar, Sabtu (13/03/2021).

Keluhan warga dibenarkan oleh Kepala Lingkungan Pang Rante, Beyamin Mambi. Ia mengatakan sejumlah warganya sudah berulang kali menyampaikan keluhan mereka terkait dengan gangguan aktivitas pertambangan andesit secara illegal di wilayah sekitar pemukiman warganya.

“Banyak warga lingkungan Pang Rante yang menyampaikan keluhannya kepada saya selaku kepala lingkungan. Mereka mempersoalkan kebisingan yang diakibatkan aktivitas penambangan dengan menggunakan breaker excavator. Termasuk debu yang berterbangan saat excavator menambang, dan ketika kendaraan truk lalu-lalang membawa material hasil tambang ilegal tersebut,” kata Benyamin.

Selain itu, Benyamin juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah warga telah berulang kali menyampaikan keluhan warga lingkungan Pang Rante kepada sejumlah pihak terkait, namun tidak ditindaklanjuti.

“Keluhan warga Pang Rante, telah kami sampaikan kepada pihak Pemda Torut. Juga sudah kami sampaikan kepada pihak Polres Torut, namun juga tidak direspon dengan tindak lanjut untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal tersebut,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Yan Lete bahwa keluhan warga Pang Rante sudah beberapa kali disampaikan kepada Pemda Torut dan pihak kepolisian, namun tidak ada tindakan nyata yang mereka lakukan.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan warga kami, tapi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kalaupun aktivitas pertambangan pernah dihentikan sementara beberapa waktu lalu, namun penutupan itu hanya berlangsung selama 3 hari. Setelah itu para penambang beroperasi kembali, seperti biasanya,” ujar Yan.

Warga menduga, ada sejumlah oknum tertentu yang melindungi para penambang ilegal di lingkungan Pang Rante, Kelurahan Lang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Torut.

“Kami curiga, ada oknum tertentu yang membekengi para penambang liar itu, sehingga mereka bebas menjalankan aktivitasnya tanpa izin. Oknum tersebut, bisa saja dari unsur pemerintah daerah, dan kemungkinan juga ada dari unsur penegak hukum dalam hal ini, oknum polisi,” ujar sejumlah warga Pang Rante yang minta identitas mereka tidak dimediakan.

Sejumlah warga kuatir jika aktivitas tambang ilegal tersebut, tidak segera dihentikan, maka kerusakan lingkungan dapat berbuntut bencana alam yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar lokasi pertambangan.

Sementara itu, Matius Patadungan yang merupakan salah satu pemilik usaha pertambangan andesit (batuan gunung) di Lingkungan Pangrante, mengatakan bahwa sebenarnya mereka ingin mengurus izin usaha untuk melegalkan aktivitas pertambangan mereka. Namun untuk mendapatkan izin itu, sangat sulit.

“Sebenar kami ingin mengurus seluruh izin terkait aktivitas usaha kami. Namun pada saat kami mencoba mengurusnya, kami tidak berhasil. Ada sejumlah syarat yang tidak dapat kami penuhi, sesuai aturan dan ketentuan yang ada,” ucap Matius saat dikonfirmasi via seluler, Minggu (14/03/2021) sore.

Lebih lanjut, pemilik usaha tambang galian C yang akrab disapa Pak Evan tersebut, menjelaskan bahwa sebenarnya mereka sangat mengharapkan dapat memiliki izin usaha pertambangan agar usaha mereka legal. Supaya tidak menjadi sapi perahan, sejumlah oknum yang memanfaatkan kekurangan usaha mereka dalam hal perizinan.

“Saya dan semua teman-teman yang melakukan aktivitas penambangan di sekitar lingkungan Pang Rante, pernah mencoba mengurus perizinan usaha kami. Namun baru pada tingkat Pemda Torut, kita sudah terbentur. Bagaimana kalau pada tingkat Pemprov Sulsel, apa lagi jika sampai tingkat Kementrian ESDM. Padahal jika usaha kami legal setelah mengantongi izin, tentu kami tidak lagi dijadikan sapi perahan oknum tertentu,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa mereka bisa lebih tenang dalam menjalankan usahanya jika memiliki izin. Karena jika usahanya legal, maka dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan mereka dilindungi undang-undang.

“Kalau usaha kami memiliki izin dan legal, tentu kami dilindungi undang-undang dalam menjalankan usaha kami. Sehingga tidak ada lagi oknum tertentu, yang memintai kami sejumlah uang secara ilegal, jika kami telah mengantongi izin. Kelengkapan izin kami juga, sebenarnya bisa memberi kontribusi yang besar kepada pemerintah daerah, baik dalam menyediakan material untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan rumah warga, termasuk bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang lumayan besar,” kuncinya.

Untuk diketahui, sedikitnya ada 4 titik lokasi penambangan batu andesit yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sekitar wilayah Kecamatan Rantepao, Kabupaten Torut. Jarak Mapolres Torut dari lokasi tambang tersebut, hanya sekitar 1 kilometer.

Diketahui pula, sejumlah izin yang wajib dimiliki oleh para pengusaha tambang batuan atau galian golongan C, yakni Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan, dan IUP Operasi Produksi.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelanggaran terkait izin usaha pertambangan dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 2 tahun.

Selain pidana penjara, pelanggaran terkait regulasi tersebut, juga dapat dihukum dengan denda paling maksimal Rp 10 milliar dan paling rendah Rp 100 juta.

Penulis : Ely Malino

Editor : William Marthom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed