oleh

Tuntutan ARMLT Kabupaten Luwu Timur, Akhirnya Kementerian ESDM Hentikan Sementara Aktifitas Tambang PT PUL

Aktivis LSM : Pemberhentian Sementara Itu Belum Cukup, Mestinya Pula Dokumen Amdal PT PUL Diekspose Secara Transparan

 

 

Baca Juga :

LUWU TIMUR, Tabloid SAR —  Tuntutan aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang (ARMLT) Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, untuk menghentikan aktifitas tambang PT Prima Utama Lestari (PT. PUL). Akhirnya mendapat respons dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal tersebut ditandai dengan keluarnya surat dari Kementrian ESDM yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang RI, Lana Saria, nomor B-108 /MB.07 DBT.PL/2021 pertanggal 17 Januari 2021, untuk memberhentikan sementara aktifitas tambang nikel PT PUL yang berlokasi di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Pembina ARMLT Kabupaten Luwu Timur, Jois Andi Baso pada media ini, Selasa (21/1/2021) menyampaikan apresiasinya kepada pihak Kementerian ESDM atas dihentikannya sementara tambang nilkel PT PUL tersebut.

“Kami dari ARMLT Kabupaten Luwu Timur sangat mengapresiasi atas adanya respons yang diberikan oleh pihak Kementerian ESDM, sehingga menghentikan sementara aktifitas tambang nikel PT PUL tersebut,” tutur Jois.

Pasalnya, tutur Jois lebih lanjut, bahwa aktifitas penambangan nikel yang dilakukan PT PAL itu, sudah tidak memenuhi prinsip-prinsif penambangan yang sifatnya berwawasan lingkungan. “Soalnya sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran yang dan berimbas pada tambak warga di Dusun Salo Ciu, Desa Ussu tersebut,” kata dia.

Apalagi, kata Jois lagi, waktu hujan turun, warga sempat dibuat panik lantaran banyaknya serpihan batu beserta lumpur sampai meluap di jalan poros Ussu. “Hal itulah, sehingga kami ARMLT Kabupaten Luwu Timur menggelar aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, untuk menuntut agar aktifitas tambang nikel PT PUL tersebut ditutup,”ucapnya.

Berbagai kalangan aktivis LSM pun menyikapi serius surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan pihak Kementrian ESDM tersebut. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Menurut aktivis LSM yang dikenal vokal ini, bahwa mestinya dokumen Amdal PT PUL tersebut diekspose secara transparan, dengan melibatkan masyarakat, aktivis pemerhati lingkungan dan kalangan ahli yang berkompeten.

“Adanya pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pihak Kementerian ESDM itu adalah belum cukup. Jadi mestinya pula dokumen Amdal PT PUL tersebut diekspose secara transparan,” terang aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini.

Lanjut ia mengemukakan, jika dokumen Amdal PT PUL sudah melalui kajian yang bersifat komprehensif,  maka tidak mungkin banyak serpihan batu beserta lumpur sampai menggenangi jalan poros yang sangat meresahkan warga Ussu tersebut.

Lebih lanjut ia menyampaikan, jadi dengan adanya kasus seperti ini, maka tidak ada alasan untuk tidak  mengekspose dokumen Amdal PT PUL yang bersifat transparan, demi kepentingan lingkungan dan menjaga keselamatan warga. “Jangan sampai kelak, justru menjadi sumber bencana bagi warga di sekitar aktifitas tambang nikel tersebut,”  tandas Bang Ories.

Tentunya kita dari pihak LSM, tambahnya, akan segera menyurati pihak otoritas berwenang hingga ke tingkat pusat, agar  dokumen Amdal PT PUL supaya diekspose secara transparan. “Termasuk, juga akan mendesak pihak aparat penegak hukum agar segera pula mengusut kasus ini,” pungkas Direktur Aktivis Pembela Arus Bawah. (Otto)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed