oleh

Terkait Laporan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Kota Palopo, Kompolnas Respons Surat Aktivis Pembela Arus Bawah

PALOPO, NEWSTABLOIDSAR.com – Sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang dinilai mangkrak proses hukumnya pada pihak kepolisian, sebagaimana yang dilaporkan oleh kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah selama ini, akhirnya mendapat respons dari pihak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Melalui suratnya tersebut, Kompolnas meminta kepada Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy agar memina klarifikasi pada Kapolda Sulawesi Selatan, atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai mangkrak proses hukumnya pada pihak kepolisian di wilayah ini.

Baca Juga :

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kompolnas, Dr Benny Jozua Mamato SH MSi bernomor B-1601B/Kompolnas/9/2020 tertanggal 19 September 2020 tersebut, baru diterima di kantor Aktivis Pembela Arus Bawah Wilayah Luwu Raya pada Selasa (13/10/2020).

Hal tersebut dibenarkan oleh Rahmat K Foxchy, jika pihak LSMnya telah menerima surat dari Kompolnas. “Surat dari Kompolnas tersebut merupakan balasan atas surat laporan LSM kami sebelumnya, terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Palopo yang dianggap mangkrak proses hukumnya pada pihak kepolisian di wilayah ini,” tutur aktivis yang dikenal telah banyak melaporkan kasus dugaan korupsi selama ini.

Hanya saja aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, tidak ingin mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi apa saja yang telah dilaporkan pihak LSMnya tersebut, sehingga mendapat respons dalam bentuk surat balasan dari pihak Kompolnas tersebut.

“Jadi itu tidak bisa kami ungkap dulu. Jadi dengan adanya surat balasan dari Kompolnas ini, maka itu akan kami jadikan sebagai instrument dalam bentuk permintaan klarifikasi pada Kapolda Sulawesi Selatan, kenapa sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Palopo selama ini, sampai mangkrak proses hukumnya,” ucapnya.

Menurutnya, bahwa biarlah proses hukum yang mengungkapnya nanti. “Seperti contohnya kasus korupsi jalan lingkar barat dan pengadaan instalasi pipa di Kecamatan Telluwanua yang telah menyeret sejumlah pihak. Akhirnya juga terungkap melalui proses hukum, tanpa harus mengembar-gemborkan pelapornya,” kata Bang Ories.

Selama ini, lanjut ia menyampaikan, jika pihak LSM kami sudah pula minta klarifikasi pada sejumlah pimpinan SKPD atau Satker, terkait sejumlah kasus dugaan korupsi Kota Palopo ini. Namun hanya Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo yang telah memberikan klarifikasi. “Ya, tentunya itu sangat kami hargai sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat kemitraan tentang transparansi informasi publik,” terangnya.

Kalau pihak LSM kami, sambung Bang Ories, masih meminta klarifikasi dalam bentuk persuratan pada setiap Pimpinan SKPD atau Satker, terkait laporan dugaan korupsi dari masyarakat, berarti pihak LSM kami masih memberikan ruang untuk bersama-sama mencari solusi, tanpa harus mengambil sikap untuk melaporkannya lebih lanjut pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Saya pikir menjalin komunikasi yang saling komprehensif itulah, tuturnya lebih lanjut, merupakan salah satu solusi terbaik dalam menyikapi setiap kasus dugaan korupsi yang diadukan masyarakat.

Sebab setiap kasus korupsi, ujarnya lebih lanjut, tidak mesti dilaporkan untuk ditindak secara hukum, tapi bagaimana juga berpatisipasi dalam sistem pengawasan untuk ikut memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi.

Jadi pendekatan seperti inilah, kata Bang Ories lagi, sudah menjadi paradigma baru di LSM kami saat ini, dalam menyikapi setiap kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat tersebut. “Adanya kebijakan baru LSM kami seperti ini, berdasarkan atas saran Bapak Muhammad Rais, setelah menjadi salah satu penasehat di Aktivis Pembela Arus Bawah ini,” bebernya.

Disampaikannya lagi, namun jika surat permintaan klarifikasi dari LSM kami selama ini, tidak juga direspons baik oleh pihak Pimpinan SKPD atau Satker. Tentunya kami akan bersikap untuk mendorong lebih lanjut atas setiap kasus dugaan korupsi tersebut pada pihak APH.

“Kami kan selaku penggiat LSM anti korupsi juga punya nurani, tapi dapat pula bersikap tegas tanpa kompromi bila permintaan klarifikasi LSM kami, sampai tidak direspons dengan baik,” terang Bang Ories.

Bang Ories juga menyampaikan, jika baru-baru ini dirinya juga telah ditemui oleh salah satu pejabat eselon II Kota Palopo (tanpa menyebut namanya). Pejabat itu sangat jujur menyampaikan dan itu kami sangat hargai sebagai bentuk menjalin kesinergian informasi yang baik. “Tentunya LSM kami, siap mengawal untuk membantu mengawasi proyek-proyek di lingkup SKPD pejabat tersebut,” imbuhnya.

Lalu ditanyakan, bagaimana dengan surat permintaan klarifikasi Aktivis Pembela Arus Bawah yang selama ini telah dilayangkan pada sejumlah Pimpinan SKPD di Kota Palopo?

Jawabnya, bagi pihak Pimpinan SKPD atau Satker yang telah memberikan klarifikasinya, maka sudah barang tentu itu sangat kami hargai, sebagai bentuk menjalin kesinergian informasi terhadap sistem transparansi anggaran yang baik.

“Menjalin sinergi komunikasi itukan sangat perlu, namun bagi pihak Pimpinan SKPD atau Satker yang tidak menghormati eksistensi LSM sebagai mitra pemerintah terhadap penegawasan sistem kebijakan publik. Tentunya itu lain lagi ceritanya donk,” tutur Bang Ories sembari tertawa kecil. “Kita masih kasi kesempatan merekalah, namun itu juga ada limit waktunya,” tandas Bang Ories.

Ditanyakan lagi, apakah itu sudah dilaporkan pada pihak APH?

“Itu blade LSM kami. Kalau soal sudah dilaporkan atau tidak, itu sangat rahasia. Jadi tunggu saja proses hukum nantinya. Sebab itu kewenangannya ada pada pihak penyidik Tipikor nantinya,” timpalnya.

Bang Ories lanjut menjelaskan, barang kali banyak yang berpendapat bahwa adanya sejumlah surat permintaan klarifikasi dari LSM kami yang telah ditujukan pada sejumlah Pimpinan SKPD atau Satker di Kota Palopo tersebut, itu adalah ujung-ujungnya hanya uang juga, kata kasarnya “hanya dijadikan sebagai modus pemerasan”. Oooo…tunggu dulu!!!

“Kami dari Aktivis Pembela Arus Bawah tidak punya karakter yang sifatnya berperiilaku buruk seperti ini. Kalau itu yang kami lakukan dari dulu, maka LSM ini sudah punya aset banyak. Jadi jangan perpandangan subyektif begitulah,” tandasnya.

Bang Ories lanjut menyampaikan, pernah memang ada sejumlah pelaku dugaan korupsi yang sudah kami laporkan pada pihak APH, bahkan ada yang menawarkan uang sampai mencapai Rp. 1 miliar, agar laporan LSM kami tersebut dapat dicabut. Yang lainnya kisaran ratusan jutaan. Tapi kami tolak, akhirnya mereka jadi terpidana korupsi.

“Kami juga tidak mau mengambil resiko dengan uang seperti itu, sebab dapat saja berdampak hukum terhadap diri kami kembali,” jelas Bang Ories.

Intinya disini, tambahnya, jika kami masih melayangkan surat permintaan klarifikasi pada setiap Pimpinan SKPD atau Satker, berarti kami masih ingin menjalin komunikasi yang sifatnya saling komprehensif.

“Karena menjalin semangat kemitraan itu juga sangat penting untuk bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap setiap kasus dugaan korupsi yang sedang menjadi agenda penanganan LSM kami,” pungkas tokoh kunci Aktivis Pembela Arus Bawah tersebut. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed