Surat Terbuka untuk Aktivis Pembela Arus Bawah, Terkait Dugaan Tebang Pilih Pengusutan Kasus Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat di Kota Palopo

LIPSUS, News, SOROT121 views

Diminta untuk Mendesak pihak Kejaksaan Agar Mengusut Dugaan Keterlibatan Pihak Konsultan

Dengan hormat,

Mengingat tiga orang terdakwa dugaan kasus proyek pembangunan jalan lingkar barat Kota Palopo sedang dalam berproses persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Sementara pihak konsultan baik perencanaan maupun pengawasan atas proyek tersebut, seolah lepas dari jeratan hukum.

Padahal konsultan proyek merupakan salah satu mata rantai dari penyebab timbulnya dugaan kasus-kasus korupsi dalam sistem pelaksanaan pembangunan fisik yang dianggarkan melalui sumber dana pemerintah.

Adapun modus-modus terjadinya potensi kerugian negara atau pemerintah daerah dalam sebuh pelaksanaan pembangunan fisik, antara lain seperti mark up anggaran atau penggelembungan anggaran, juga disebabkan oleh faktor konsultan perencanaan yang melakukan kesalahan analisa terhadap rencana anggaran belanja atau biaya (RAB) baik disengaja maupun tidak disengaja.

Selain itu, akibat dari faktor konsultan pengawas yang tidak melaksanakan fungsi yang semestinya dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan fisik, sehingga berdampak timbulkan kerugian negara atau pemerintah daerah.

Jadi apabila menelisik secara logika mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar barat di Kota Palopo ini, maka pihak konsultan sudah semestinya ikut ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak kejaksaan dalam mengusut dugaan korupsi ini, sepertinya disinyalir kuat menganut praktik-praktik tebang pilih.

Untuk itu, sehingga diminta pada pihak Aktivis Pembela Arus Bawah supaya mendesak pihak kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak konsultan di balik kerugian yang timbul pada proyek pembangunan jalan lingkar barat di Palopo tersebut.

Salah satu alasan paling logik, bahwa pencairan sebuah anggaran proyek tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu ditandatangani dokumen pencairannya oleh pihak konsultan pengawas. Karena begitulah sistimetika dari proses pencairan dana pada setiap proyek pembangunan fisik milik pemerintah.

Jadi sangat ironis, apabila pihak konsultan sampai tidak ikut dijerat secara hukum, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lingkar barat di Kota Palopo tersebut.

Maka melalui surat terbuka ini, sehingga kami ingin membangunkan pihak Aktivis Pembela Arus Bawah agar dapat kembali memunjukkan eksistensinya sebagai LSM anti korupsi yang sudah begitu dikanal selama ini.

Sekaligus diharapkan agar melaporkan hal ini ke Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan dan KPK supaya kasus dugaan korupsi ini diusut lebih lanjut secara tuntas, tanpa harus mengenal praktik-praktik tebang pilih. Apalagi terdapat pula beberapa kasus dugaan korupsi Kota Palopo ini, sepertinya mangkrak proses hukumnya di kejaksaan dan kepolisian dan juga seharusnya mendapat perhatian pihak Aktivis Pembela Arus Bawah.

Demikian Surat Pembaca ini disampaikan kepada Pimpinan Aktivis Pembela Arus Bawah, agar kiranya mendapat respons yang baik dan atas dimuatnya Surat Terbuka ini melalui Tabloid SAR, kami ucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 7 Maret 2019
Hormat kami

TTD
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Luwu Raya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *