Peringati Hari Anti Korupsi, Kejaksaan Ungkap Kasus Korupsi PLTMH

oleh
Kajari Luwu, Erny Veronika Maramba jadi inspektur upacara pada peringatan Hari Anti Korupsi, Senin (9/12/2019). Pada kesempatan yang sama Kejari Luwu juga merilis kasus korupsi empat PLTMH diduga merugikan keuangan negara sekitar kurang lebih Rp 3,2 Miliar.
Aktivis Pembela Arus Bawah Apresiasi Kinerja Kejari Luwu
LUWU, Tabloid SAR –Hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, tampak dirayakan dalam berbagai kegiatan. Seperti, antara lain dirayakan dengan cara menggelar upacara di lingkup pemerintahan dan dirayakan dengan cara menggelar aksi demonstrasi bagi kalangan penggian masyarakat sipil (civil society).
Namun melalui penringatan hari anti korupsi pada tahun 2019 ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu tidak hanya memperingatinya dengan cara mengelar upacara. Akan tetapi justru diaplikasikan secara nyata melalui pengungkapan kasus-kasus korupsi.
Salah satu kasus korupsi yang diungkap Kajari Luwu tersebut, yakni kasus dugaan mark up anggaran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidrolik (PLTMH) yang tersebar di empat desa yang ada di Kabupaten Luwu. Hal ini, sekaligus sebagai bentuk persembahan Kejari Luwu terhadap peringatan hari anti korupsi pada tahun 2019 ini.
Kasus ini telah dinaikkan statusnya pada tingkat penyidikan, akibat ditemukan dugaan sementara kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp 3,2 Miliar.
Kata Kasi Intel Kejari Luwu, Alexander Rantelabi, kasus ini statusnya sudah penyidikan, sebab dugaan kita ada kerugian negara sekitar 800 juta pertitik kegiatan atau kurang lebih Rp 3,2 Miliar untuk empat titik PLTMH tersebut. “Jadi ini hitungan sementara, nanti ada tim ahli yang menghitung jumlah pastinya,” tuturnya pada Senin (9/12/2019).
Adapun keempat PLTMH tersebut masing-masing di esa Dampan Kecamatan Basse Sangtempe Utara (Bastura), anggaran Rp 2,1 Miliar pada tahun 2018, dikerjakan PT Panrita Utama Sejahtera.
Kemudian di Desa Kanna, Kecamatan Basse Sangetmpe’ (Bastem), dengan anggaran Rp 2,4 Miliar yang dikerjakan pada 2017 oleh CV Radhian Elektric.
Selanjutnya di Desa Kaladi Darusalam Kecamatan Suli Barat dan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Baeat, masing-masing dianggarkan Rp 4,9 Miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Erny Veronika Maramba menyampaikan tidak memberikan kompromi terhadap setiap peristiwa korupsi. “Jadi untuk PLTMH ini, maka kita putuskan sudah terdapat bukti permulaan yang cukup adanya indikasi tipidkor pada pembangunan dan pengadaan PLTMH.
Ia lalu menjelaskan bahwa pihaknya telah memintai keterangan 30 orang dan kasus ini akan segera ditentukan tersangka. “Jadi dari tahap ini kami akan cari bukti terang, untuk menentukan tersangka selanjutnya,” tandas Erny.
Untuk diketahui, bahwa kasus PLTMH ini awalnya disoroti pihak Aktivis Pembela Arus Bawah, lantaran tidak berfungsi akibat diduga salah bestek. Mengenai sorotan LSM tersebut, bahkan dirilis melalui media ini.
Hal tersebut dikemukakan Rahmat K Foxchy, kita melakukan pengecakan ke lokasi atas adanya informasi dari masyarakat. “Seperti kasus PLTMH di Desa Kanna itu, ternyata sama sekali tidak berfungsi,” tukasnya.
Direktur Aktivis Pembela Arus Bawah ini, menyampaikan, kemudian temuan kasus PLTMH tidak berfungsi tersebut, dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak Aparat Penegak Hukum.
“Hal ini juga kita informasikan pada Pak Kajari Luwu sebelumnya, waktu itu masih dijabat Pak Gede Edy Bujanayasa,” ucapnya pada Minggu (15/12/2019).
“Jadi kita dari LSM tentunya sangat mengapresiasi terhadap kinerja pihak Kejari Luwu, atas dinaikannya penanganan kasus PLTMH tersebut dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan,” terang aktivis anti korupsi yang satu ini. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *