oleh

Pembangunan Mega Proyek Twin Tower Terancam Dihentikan

MAKASSAR, TABLOID SAR —Pasca pelantikan 11 pasang kepala daerah hasil Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (26/02/2021). Namun Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah justru mengalami nasib naas, akibat tersandung kasus dugaan korusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pasangan kepala daerah yang dilantik Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat itu adalah Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto- Fatmawati Rusdi.

Baca Juga :

Hanya saja di tengah Gubernur Abdullah sedang dibelit kasus dugaan korupsi pada lembaga anti rasuah tersebut. Nampaknya membuat pembangunan mega proyek twin tower atau gedung menara kembar yang anggarannya sebesar Rp 1,9 triliun itu, justru terancam dihentikan.

Hal tersebut, lantaran kegiatan pembangunan gedung ikonik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang berlokasi di kawasan Central Point of Indonesia (CPI) Makassar ini, diduga kuat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal tersebut diketahui melalui statemen yang disampaikan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto pada awak media, Selasa (3/3/2021).

Walikota yang lebih akrab disapa Danny itu pun telah meminta Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRB) Kota Makassar, agar memberi surat teguran untuk menghentikan segala aktivitas di kawasan CPI itu.

Alasannya, sampai meminta penghetian kegiatan pembangunan mega proyek twin tower tersebut, sebab pihak pengelola tidak bisa menghadirkan dan menunjukkan IMB. Jadi itu dinilai sangat melanggar aturan. Karena setiap pembangunan gedung harusnya memiliki IMB.

Saya sudah meminta Dinas TRB, tuturnya, untuk segera memberikan surat teguran penghentian segala aktivitas di kawasan CPI itu.

“Sudah kasi teguran meminta IMB, atau tidak, kalau tidak ada (IMB) setop pekerjaan.Harus dihentikan karena melanggar. Teguran sudah dikirim kemarin,” tegas Danny.

Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa memberikan contoh yang baik ke masyarakat. “Untuk membangun, harus memperlihatkan IMB. Jangan hanya rumah masyarakat yang digusur ketika tidak mempunyai IMB,” ucapnya.

Lanjut Danny mengemukakan, bahwa semua yang tidak punya IMB harus dihentikan. “Jadi rumusnya itu, sebab di mana-mana harus ada IMB-nya, hebatnya itu mau bangunan di kota, baru tidak ada IMB,” tukasnya.

Untuk diketahui, bahwa pada tahun lalu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah telah meletakkan batu pertama pembangunan mega proyek twin tower ini. Pembangunannya dilakukan melalui kerja sama antara PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) bersama PT Waskita Karya.

Jika mega proyek twin tower telah rampung, maka akan digunakan sebagai pusat pelayanan publik Pemprov Sulsel. Sebab akan menjadi tempat berkantor Gubernur, DPRD Provinsi, segenap OPD tingkat provinsi dan juga menjadi kantor perwakilan para bupati dan walikota se-Sulsel.

Akibat diduga kuat tidak memiliki IMB, sehingga pembangunan gedung ikonik Pemprov Sulsel ini bakal menjadi mangkrak. Menyusul adanya perintah pemberhentian kegiatan pembangunannya dari Walikota Makassar yang baru beberapa hari dilantik untuk periode kedua kalinya tersebut. (Abdul Malik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed