oleh

PB IPMR Soroti Sistem Rekrutmen Tenaga Kerja di Bandara Rampi Kabupaten Lutra

LUTRA, Tabloid SAR – Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR) menyoroti sistem rekrutmen tenaga kerja atau karyawan baru di Bandar Udara (Bandara) Rampi yang berada di Desa Onondowa Ibukota Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan.

Sorotan tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PB IPMR, Ramon Dasinga saat ditemui di Sekretariat PB IPMR yang berada di Jalan Pongsimpin, Lorong Bete-Bete, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sabtu (10/04/2021).

Menurutnya, selama ini penerimaan tenaga kerja di Bandara Rampi, terkesan ditutup-tutupi atau tidak transparan saat proses rekrutmen dilakukan oleh pihak pengelola atau otoritas yang berwenang di bandara yang berada di  daerah pelosok pegunungan yang berjarak sekitar 86 kilometer dari Masamba Ibukota Kabupaten Lutra.

“Kami sangat menyayangkan sistem rekrutmen karyawan atau tenaga kerja di Bandara Rampi. Karena selama ini, warga Rampi tidak pernah diberitahukan informasi jika ada proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh pihak terkait. Sistem rekrutmen tenaga kerja di Bandara Rampi, sangat tidak transparan,” kata Ramon.

Selain itu, Ramon menyebutkan, mestinya proses rekrutmen tenaga kerja baru di Bandara Rampi harus ditransparansikan kepada warga lokal Rampi agar mereka bisa ikut berkompetisi bersama pendaftar lainnya.

“Harus masyarakat Rampi diberi kesempatan untuk ikut berkompetisi dengan para peserta lainnya saat rekrutmen dilakukan. Supaya mereka dapat bekerja di bandara yang berada di wilayah mereka. Bukan malah terkesan didiskriminasi agar tidak ikut berkompetisi secara fair dengan para pelamar lainnya,” sebut Ketum PB IPMR.

Mestinya, sambung Ramon, masyarakat Rampi diberi kesempatan, bahkan dijadikan skala prioritas agar bisa bekerja di Bandara Rampi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Bukan malah sebaliknya.

“Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara dan Unit Penyelengara Bandar Udara (UPBU) Rampi, mestinya memprioritaskan masyarakat Rampi untuk bisa bekerja di Bandara Rampi. Bukan malah sebaliknya, mereka seperti dianak tirakan dan hendak diasingkan dari lapangan kerja yang ada di wilayah mereka,” tandasnya.

Kritikan senada senada juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Adat Rampi, Karel S Naray saat dikonfirmasi via seluler.

Karel menyayangkan adanya kesan diskriminasi yang terjadi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja di Bandara Rampi.

“Harusnya pihak terkait, mengutamakan masyarakat Rampi sebagai tenaga kerja lokal di Bandara Rampi. Paling tidak warga Rampi diberi kesempatan yang sama untuk bersaing bersama pelamar lainnya saat proses rekrutmen tenaga kerja dibuka,” ketusnya.

Lebih lanjut, Karel menerangkan bahwa salah satu program unggulan Kementerian Perhubungan khususnya pada bidang transportasi udara adalah menghubungkan antar wilayah yang ada di Indonesia. Terutama wilayah tertinggal, terisolir maupun yang belum diakses oleh kendaraan lain. Sehingga Bandara Rampi hadir sebagai solusi atau alternatif transportasi.

“Namun pada sisi lainnya, tujuan pembangunan Bandara Rampi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Tapi faktanya hampir setiap bulan, pihak bandara mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah Rampi yang nota bene bukan orang Rampi,” terangnya dengan rada kecewa.

Untuk diketahui, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rampi belum berhasil dikonfirmasi terkait kritik dan saran yang dilontarkan Ketum PB IPMR, Ramon Dasinga dan Ketua Majelis Adat Rampi, Karel S Naray.

Diketahui pula, saat ini UPBU Rampi melayani rute penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan kargo menggunakan maskapai penerbangan pesawat milik PT Sushi Air dari dan ke Bandara Rampi – Bandara Andi Djemma Masamba.

Penulis: Gerson Ntopu

Editor : William Marthom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed