oleh

PB IPMR : Pemda Lutra Harus Mencari Solusi Terbaik Terkait Adanya Tambang Emas Ilegal di Rampi

LUTRA, Tabloid SAR – Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR) mulai angkat bicara mengenai adanya aktivitas penambangan emas secara ilegal di Gunung Pehulenu’a yang berada dalam wilayah Desa Onondoa, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua Umum PB IPMR, Ramon Dasinga saat dikonfirmasi wartawan Tabloid SAR, Senin (10/05/2021).

Ramon mengatakan, Pemda Lutra dalam hal ini, dinas terkait bersama Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, mestinya segera mencari solusi terbaik terkait dengan problem aktivitas penambangan emas secara ilegal di Desa Onondoa.

“Pemda Lutra tidak boleh lamban dalam menangani persoalan seperti ini. Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lutra, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lutra, bersama Ibu Indah selaku Bupati Lutra, harus gesit dan proaktif menyelesaikan persoalan tambang emas yang beroperasi secara ilegal di Desa Onondoa,” kata Ketua Umum PB IPMR yang merupakan mahasiswa asal Desa Onondoa Kecamatan Rampi tersebut.


Surat PT. Kalla Arebamma yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel, Perihal Pernyataan Sikap Terhadap Pertambangan Ilegal di Kecamatan Rampi

Ia menerangkan, karena lokasi aktivitas penambangan emas secara ilegal di Desa Onondoa berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Kalla Arebamma, maka Pemda Lutra sebaiknya memediasi para pihak terkait.

“Untuk mencari solusi terbaik, Pemda Lutra mesti mempertemukan masyarakat Rampi dengan manajemen PT. Kalla Arebamma. Dalam pertemuan tersebut, Pemda Lutra harus mendesak pihak manajemen PT. Kalla Arebamma untuk segera melakukan penambangan emas di wilayah IUP mereka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Agar masyarakat setempat (orang Rampi) bisa diberdayakan dengan cara direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan itu,” terang Ramon.

Jika tidak bisa demikian, kata Ramon, karena masih adanya sejumlah tahapan dan persyaratan untuk melakukan aktivitas yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan sesuai IUP Operasi Produksi yang di miliki PT. Kalla Arebamma.

“Maka Pemda Lutra dapat meminta kepada PT. Kalla Arebamma untuk mengeluarkan sebagian area wilayah pertambangan mereka yang ada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kalla Arebamma untuk dikelolah masyarakat Rampi dengan menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Agar semangat dan keinginan masyarakat Rampi untuk mengolah mineral berupa logam emas yang ada di wilayah adat mereka dapat dilaksanakan secara legal,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Cokroaminoto Palopo (FKIP UNCP) tersebut, menjelaskan bahwa selama seluruh syarat dan ketentuan perizinan sesuai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, belum dipenuhi baik oleh PT. Kalla Arebamma maupun oleh masyarakat Rampi, maka tidak boleh ada aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Rampi, Kabupaten Lutra.

“Artinya Pemda Lutra harus segera menghentikan aktivitas penambangan emas secara ilegal di Desa Onondoa. Sebab masyarakat yang melakukan penambangan di Ibukota Kecamatan Rampi tersebut, belum memiliki IPR baik atas nama perseorangan, maupun atas nama kelompok atau badan usaha koperasi sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Ramon.

Lebih lanjut, Ramon menegaskan, jika Pemda Lutra sudah berupaya sedemikian rupa untuk menghentikan aktivitas penambangan emas secara ilegal di Desa Onondoa, namun tidak digubris oleh para penambang liar. Maka Pemda Lutra dapat meminta bantuan aparat kepolisian dalam hal ini, Polres Lutra.

“Jika Pemda Lutra sudah memperingati para penambang liar yang ilegal itu, namun mereka kepala batu, maka Pemda Lutra dapat meminta jajaran Polres Lutra untuk mengambil langkah hukum. Tangkap para pelaku penambang liar, kemudian sita alat berat yang beroperasi di lokasi tambang itu sebagai barang bukti, dan proses hukum mereka sesuai ketentuan yang ada, supaya ada efek jerah,” tegasnya.

Semua itu harus dilakukan, sambung Ramon, sebagai upaya untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Meski pada akhirnya akan ada yang bertanya-tanya, kenapa rakyat yang mencari sesuap nasi harus ditangkapi dan dipenjarakan, jika mereka mengelolah sumber daya mineral yang ada di wilayah adat mereka?

“Jawabannya cukup sederhana, yakni kesejateraan rakyat maupun kepentingan investasi, tidak boleh mengabaikan regulasi yang ada. Karena menjaga lelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan tak kalah pentingnya, demi melindungi masyarakat pada umumnya, khususnya yang berada di sekitar wilayah tambang. Sebab, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, dapat menjadi kutukan atau sumber bencana jika tidak dikelolah dengan baik dan benar. Apa lagi dalam aktivitasnya, para penambang liar menggunakan alat berat dan zat kimia seperti sianida dan mercuri atau air raksa,” kuncinya.

Penulis : Tim Redaksi

Editor : William Marthom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed