oleh

Pagar RSUD Diduga Tutup Jalan Warga, Aktivis Pembela Arus Bawah RDP 7 OPD Pemkot Palopo

NEWSTABLOIDSAR. COM | PALOPO -Akses jalan warga tertutup, hal itu diduga sejak keberadaan pagar RSUD Sawerigading Rampoang, membuat aktivis Pembela Arus Bawah,bdipimpin oleh Rahmat K Foxchy yang akrab disapa Bang Ories, adakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Senin (30/12/19) beberapa hari lalu.

Tujuh OPD tersebut diundang oleh Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaeni guna menghadiri RDP untuk membahas aspirasi masyarakat, terkait dengan tertutupnya akses jalan warga atas keberadaan pagar RSUD Sawerigading Rampoang Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulsel.

Baca Juga :

RDP tersebut berlangsung diruangan Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Palopo, dimana saat itu bertindak selaku pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi I, Baharman Supri dari fraksi Partai Golkar, Ketua II DPRD Palopo, Irvan ST, dengan sejumlah anggota DPRD dari Komisi I dan II.

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy selaku perwakilan dari masyarakat, dalam penyampaiannya, terlebih dahulu mengucapkan rasa terima kasihnya, atas kesempatan yang diberikan.

” Terima kasih pimpinan rapat, saya melihat, kita tidak bisa mengambil kesimpulan sebagai sebuah solusi terhadap tuntutan aspirasi masyarakat ini, tanpa melihat terlebih dahulu kondisi obyek di lokasi. Sehingga menurut kami, kita terlebih dahulu melakukan on the spot, terkait tuntutan dan aspirasi warga ini,” terang Bang Ories.

Lanjut, Bang Ories juga menyampaikan, bahwa aspirasi masyarakat ini, juga sudah direspon oleh Komnas HAM dan Komisi Ombudsman Nasional.

” Jika hal ini tidak direspons dengan baik, maka melalui lembaga LSM, kami akan melaporkan kembali permasalahan ini kepada Komnas HAM dan Komisi Ombudsman,” tegas Ories

” Dari dua lembaga negara, yang telah kami surati, dalam balasannya itu menyebutkan, agar dilaporkan kembali permasalahan pagar RSUD Sawerigading yang menutup akses jalan masyarakat, apabila tidak mendapat tanggapan dan respon yang semestinya dari Pemkot Palopo,” ucap Ories, sembari menunjukkan dua lembar surat dari Ombudsman dan Komnas HAM.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Sawerigading, dr Nasaruddin, dalam responnya menyampaikan, pihaknya memagar lingkungan Rumah Sakit, sudah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Itu sudah menjadi aturan Kemenkes, bahwa lingkungan RS, harus aman dan steril dari kepentingan pihak luar, makanya kita pagar, agar masyarakat tidak sembarang keluar masuk, terlebih lagi binatang,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LSM Pembela Arus Bawah, kembali menyampaikan, bahwa segala kebijakan berlaku diskresi, kebijakan yang dapat ditempuh dalam mencari solusi atas tuntutan masyarakat.

“Kita paham tentang regulasi yang mengatur sterilisasi pada lingkungan Rumah Sakit, tapi penerapan regulasi itu juga perlu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan kita juga mengenal yang namanya diskresi, ” ungkapnya.

Menurut Bang Ories, mengisolasi akses jalan kepentingan masyarakat, sama halnya suatu bentuk kebijakan yang bersifat diskriminatif dan, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

lanjut Bang Ories, perlunya dilakukan desain ulang terhadap RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada kompleks RSUD Sawerigading Rampoang, Kota Palopo, Sulsel.

” Jadi menurut saya, hal ini mesti menjadi perhatian DPRD dan pihak Pemkot Palopo, agar menata kembali RT RW yang dapat memberikan akses jalan warga, yang berada disekitar kompleks Rumah Sakit, bila itu tidak dilakukan, maka kawasan di sekitar Rumah Sakit ini, akan sangat berpotensi menjadi kawasan yang kumuh ke depannya,” jelas Bang Ories.

Karenanya, menurut ories, sangatlah beralasan bagi warga apabila menyampaikan aspirasinya di rumah rakyat, yakni di DPRD. Dimana di sekitar Rumah Sakit tersebut, sudah ada bangunan megah empat lantai yang telah diterbitkan IMB-nya.

“Tentunya pihak DPM-PTSP, tidak mungkin pula menerbitkan IMB pada bangunan tersebut, jika tidak didukung dengan adanya akses jalan untuk kepentingan umum,” kata Ories

Selain itu, kata Bang Ories, sudah ada perencanaan jalan, bagi warga setempat yang dihibahkan oleh pihak Pemkot, dan sudah pula dibangun plat decker yang dibiayai melalui APBD Palopo.

“Hanya saja perencanaan jalan untuk mengakses lingkungan warga setempat tertutup, lantaran dibangunnya pagar Rumah Sakit tersebut,” ujarnya.

“Olehnya itu, sekali lagi saya menyampaikan pada pimpinan rapat yang terhormat, bahwa perlunya dilakukan on the spot untuk melihat lebih jelas, atas adanya pagar pembatas, yang menjadi penyebab warga setempat tidak dapat mengakses jalan umum,” sambung Bang Ories.

Dalam pertemuan itu, pimpinan rapat Baharman Supri, mengambil kesimpulan akan dilakukan penjadwalan untuk melakukan peninjauan langsung, terkait kondisi pagar RSUD Sawerigading, yang dianggap sebagai penyebab tertutupnya akses jalan warga setempat.

“Satu rumah tangga sekalipun, apabila memang terisolasi dengan pagar Rumah Sakit, akan tetap kita carikan solusinya. Apalagi banyak rumah tangga di dalamnya,” kata Baharman.

“Jadi mengenai hasil RDP kita ini, selanjutnya akan dilaporkan pada Ketua DPRD. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjadwalan on the spot ke Rumah Sakit,” sambung Baharman Supri.

Dari pantauan di lapangan, selama ini apabila dilakukan RDP, biasanya puluhan bahkan ratusan massa yang dihadirkan. Namun baru kali ini, hanya Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, yang hadir sendiri, dan berdialog dengan tujuh OPD Pemkot Palopo.

Adapun ketujuh OPD tersebut, yakni Direktur Utama RSUD Sawerigading bersama jajarannya, Dinas Kesehatan, DPM-PTSP, Dinas PU-PR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanahan dan Dinas Perhubungan.

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed