oleh

Over Target Perolehan PAD 2019 di Bapenda Palopo

Abd Waris : Sejumlah Pengusaha Hotel dan Restoran ‘Masih Tampak Nakal’ Bayar Pajak

 

Baca Juga :

PALOPO| NEWSTABLOIDSAR.com — Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditangani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, mengalami over target pada tahun 2019 lalu.

Alasannya, karena dari target awal sebesar Rp 30,725 juta, tapi dapat bertambah menjadi Rp 34.860.944.165,02. Berarti terjadi peningkataan pendapatan sebesar 100,39 %.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bapenda Kota Palopo, Abdul Waris, saat ditemui media ini, Senin (27/01/2019) siang di ruang kerjanya. “Adapun sumber-sumber PAD tersebut, berupa pendapatan pajak dan retribusi,” tuturnya.

Lanjut Abdul Waris menyampaikan, jadi dari semua sumber-sumber PAD pada tahun 2019 lalu yang mengalami over target tersebut. Maka pajak kesenian paling pantastis peneriamannya, dari target semula dipatok hanya Rp 500 ribu, tapi justru mampu memberikan kontribusi sampai mencapai Rp 20,217 ribu. “Hal ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa sebesar 4.043,40%,” tukasnya.

Adapun pajak kesenian ini, kata Abdul Waris lagi, itu masuk dalam komponen penerimaan pajak hiburan. “Jadi event-event kesenian sangat perlu disupport di Kota Palopo ini ke depan, karena ternyata memiliki sumber pajak yang sangat luar biasa sebagai sumber PAD,” imbuh dia.

Disampaikannya, bahwa sumber PAD dari sektor pajak hiburan memang masih sangat kecil. Namun jika itu dapat lebih dapat eksploitasi lagi, akan dapat menjadi sumber potensi PAD ke depan. “Terlebih Kota Palopo ini, sudah menjadi tempat destinasi wisata hiburan di wilayah Luwu Raya ini,” ucapnya.

Lebih lanjut Abdul Waris menyampaikan, namun dari semua komponen pajak yang paling signifikan menjadi sumber PAD selama 2019 lalu, yakni pajak penerangan jalan dari target semula sejumlah Rp 13,100 juta menjadi Rp 13.362.280.662,00 atau mengalami kenaikan sebesar 102,00%.

“Kemudian disusul oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari target semula sejumlah Rp 6,600 juta menjadi Rp 6.834.237.892,00 atau naik sebesar 103,55%,” terangnya.

Selain itu, tutur Abdul Waris lebih lanjut, yakni jenis-jenis komponen pajak restoran dari target semula sejumlah Rp 6,200 juta menjadi Rp 6.201.259.135,02, atau naik sebesar 100,02%. “Hanya saja sector pajak café masih sangat kecil kontribusinya, karena hanya mampu menyumbang PAD sebesar 32,71 persen,” ungkapnya.

Lain halnya dengan sektor pajak rumah makan, sambungnya, justru mempu memberikan kontribusi melebihi target sebesar 137,68%, dengan perolehan PAD sejumlah Rp 1.097.306.420,00 dari target awal sejumlah Rp 797 juta.

“Terlebih lagi sektor pajak kantin, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi PAD hingga mencapai 142,63%, atau sejumlah Rp 1.387.775.773,00 dari target awal sejumlah 973 juta,” rincinya.

Khusus untuk sektor pajak restoran sendiri, Abdul Waris mengakui, memang tidak mencapai target, sebab hanya memberikan kontribusi pada PAD sebesar 94,54%, dari target awal sejumlah Rp 2,870 juta, dengan hanya memberikan realisasi PAD sejumlah Rp 2.713.381.546,00.

“Kendati demikian, namun hanya sektor pajak restoran ini yang paling signifikan menyumbang PAD dari semua jenis komponen pajak restoran lainnya,” bebernya.

Kepala Bapenda Kota Palopo ini lanjut menjelaskan, bahwa hampir semua jenis-jenis komponen penerimaan pajak yang mengalami over target terhadap PAD pada tahun 2019 lalu.

“Kecuali jenis komponen pajak, seperti pajak reklame dan pajak air tanah serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, itu semuanya masih di bawah 100%,” terangnya.

Meskipun mencapai realisasi target, lebih lanjut ia menjelaskan, sebab pajak reklame hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 91,72%, tapi cukup signifikan pula dalam memberikan sumbangan PAD sejumlah Rp 1.467.552,00 dari target semula sebesar Rp 1,6 miliar.

Dikemukakannya lebih lanjut, begitupun halnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang hanya dapat terealisasi sebesar 89,69%. Namun merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar, dengan perolehan sejumlah Rp 3.578.509.652,00 dari target awal sejumlah Rp 4 miliar.

Seperti halnya dengan pajak air tanah, ujarnya lagi, memang masih kecil target yang kita patok, yakni dejumlah Rp 20 juta dan hanya direalisasikan sejumlah RP 15.092.110,00 atau hanya dapat mencapai 75,46%, dengan kata lain masih jauh di bawah target.

Saat ditanyakan, dari semua pelaku usaha di Palopo, maka yang mana dianggap masih nakal membayar pajak?

Jawabnya adalah sejumlah pengusaha hotel dan restoran. “Jadi itu yang anggap masih nakal dalam memenuhi kewajibannya. ”Lantaran pendapatan pajak hotel, utamanya rumah kost dan wisma, sebab masih yang sangat jauh dari target yang diharapkan,” tuturnya lagi.

Kalau melihat, tutur Abdul Waris lebih lanjut, bahwa memang pajak hotel adalah juga mengalami over target hingga mencapai 108,38% dari target awal sejumlah Rp 530 juta, atau naik menjadi Rp 574.413.665,00.

“Tapi itukan hanya sektor pajak hotel melati satu saja yang memberikan kontribusi melebihi target sampai mencapai 127,07%, dari target awal Rp 332 juta naik menjadi Rp 421.882.165,00,” terangnya.

Sedangkan sektor pajak rumah kost, ungkapnya, hanya mampu menyumbang PAD sebesar 87,12% dari target awal sejumlah Rp 120 juta dan hanya menyumbang sebesar Rp 104.542.000,00. Terlebih sektor pajak wisma justru lebih kecil lagi, sebab hanya menyumbang PAD sebesar 61,53% dari target awal sejumlah Rp 78 juta, tapi cuma menyumbang sejumlah Rp 47.989.500,00.

Menurutnya, jadi masih ada saja pengusaha hotel, seperti beberapa pengusaha rumah kos dan wisma, termasuk sejumlah pengusaha restoran jenis café yang masih kelihatan nakal dalam membayar pajak. “Hal itu ditandai dengan minimnya kontribusi dari sektor pajak ini terhadap perolehan PAD,” imbuh dia.

Jadi pada tahun 2020 ini, tutur Abdul Waris lebih lanjut, kita akan lebih memaksimalkan pengawasan terhadap penerimaan sektor-sektor pajak rumah kost dan wisma serta café tersebut.

Alasannya, sebab sektor-sektor pajak tersebut, apabila lebih dimaksimalkan penangananya, maka akan sangat memiliki potensi besar untuk dapat memberikan sumbangan pada PAD.

“Untung saja ada namanya alat E-Pos pajak yang berfungsi untuk merekam secara online, atas setiap transaksi antara masyarakat obyek pajak dengan pengusaha penyedia jasa, sehingga PAD pada tahun 2019 lalu dapat dioptimalisasi hingga mencapai rata-rata di atas 100%,” akunya.

Abdul Waris pun lanjut menjelaskan beberapa sumber PAD lainnya, seperti pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan mineral, hasil-hasil retribusi daerah, pendapatan denda pajak dan penerimaan pihak ketiga.

Dijelaskannya lagi, bahwa adapun obyek-obyek pajak tersebut masih jauh di bawah satu miliaran. Kecuali penerimaan pihak ketiga hingga mencapai Rp 5,838 juta, atau terealisasi sebesar 100%.

Lalu ditanyakan lagi, adakah sanksi pidana bagi pengusaha atau para pelaku usaha yang diketahui nakal membayar pajak dan retribusi?

“Kita belum pernah menerapkan sanksi pidana. Kita hanya memberikan sanksi denda sebesar 2% dari total obyek pajak atau retribusi yang harus disetorkan tersebut. Sebab kita lebih memilih untuk mengedepankan pendekatan persuasif, sebagai bentuk pembinaan mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban,” jawabnya.

Kemudian ia menambahkan, bahwa para pengusaha atau para pelaku usaha itu sebenarnya tidak pernah dibebani pajak, sebab masyarakatlah sebagai pengguna jasa yang dikenakan obyek pajak.

“Karena pada dasarnya, mereka itu hanya kita harapkan kejujurannya dalam membantu Pemerintah Kota, untuk memungutkan pajak dari masyarakat pengguna jasa. Namun masih ada saja yang kelihatannya masih nakal,” kunci Kepala Bapenda Kota Palopo tersebut.

Untuk diketahui, bahwa perolehan PAD Kota Palopo dari tahun 2014 sampai tahun 2019 lalu, tampak selalu melampaui target di atas rata-rata 100%, dengan kata lain mengalami kenaikan rata-rata setiap tahun kurang lebih besar 10%. (Ories)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed