** Dinilai Mampu Mengubah Maindset Birokrasi Berparadigma Humanis Terhadap Sistem Pelayanan Publik **
PALOPO Tabloid SAR.com – Selama kurun waktu tahun 2018 ini, kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah secara seksama telah mengamati jejak rekam sejumlah pejabat birokrat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan.
Adapun sejumlah indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai sejumlah pejabat birokrat tersebut, yakni responsif dalam mengakomodasi tuntutan aspirasi, tidak resisten terhadap kritikan, bersifat low profile dan juga senantiasa welcome dalam membangun komunikasi, serta memiliki kemauan untuk bersinergi dengan kalangan pemerhati kebijakan publik.
Terlebih lagi, dianggap mampu mengubah mentalitas dan kinerja birokrasi yang berbudaya feodal dan bersifat arogan, menjadi berparadigma humanis terhadap sistem pelayanan publik. Dengan kata lain, bahwa dinilai mampu mengubah mindset terhadap kinerja birokrasi untuk berparadigma humanis dalam memberikan layanan publik melalui pendekatan dialogis.
Tentunya pula, karena ikut berperan aktif dalam menjalin semangat kemitraan, demi mendorong perkembangan program kerja kelompok aktivis LSM di Kota Palopo selama ini.
Sedangkan ketujuh tokoh birokrat pada level eselon II di Lingkup Kota Palopo dimaksud adalah Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) H Jamaluddin Nuhung, Kepala Inspektorat (Inspektur -red) H Muhammad Samil Ilyas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PU-PR) Antonius Dengen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Hamzah Djalante dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Amirullah Yuni.
Sementara untuk kalangan pejabat birokrat pada level eselon III dan IV, masing-masing adalah Camat Telluwanua, Darsan Dappy dan Kepala Sub Bidang (Kasubdin) Anggaran DPKAD, Emil Nugraha.
Alasannya, sebab kedua pejabat birokrat dari generasi tokoh pemuda ini adalah berjiwa enerjik dalam memberikan pelayan publik, menurut visi pemerintahan yang baik (good gorvernance). Apalagi kedua tokoh birokrat muda ini, sama sekali tidak menganggap aktivis LSM sebagai momok yang harus dihindari.
Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, Minggu (16/12/2018) malam di Kantor Redaksi Tabloid SAR, Jalan Pong Simpin Kota Palopo, dalam rangka mempersiapkan rapat akhir tahun LSM yang dinahkodainya tersebut.
Tuturnya, jadi dengan indikator-indikator seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga ketujuh tokoh birokrat di lingkup Pemkot Palopo ini, maka sangat patut diapresiasi kinerjanya.
Alasannya, sebab dinilai berkomitmen kuat untuk mendorong reformasi birokrasi yang sifatnya berbasis dialogis, sehingga berbudaya humanis dan berpelayanan publik yang prima, menurut ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya masing-masing.
Hal itu, maka sangat sejalan dengan langkah kebijakan Walikota Palopo, HM Judas Amir untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan, dalam menyerap asprasi masyarakat yang sangat mengedepankan pendekatan diskusi.
Apalagi beberapa di antaranya, lanjut aktivis yang juga akrab disapa Bang Ories ini, seperti Pak Sekda H Jamaluddin Nuhung, Pak Kadis PU-PR Antonius Dengen, Pak Kepala BPKAD H Hamzah Djalante dan Sekwan Amirullah Yuni.
Terlebih selama lima tahun terakhir ini, tutur Bang Ories lagi, mereka tampak konsisten berkontribusi terhadap setiap kegian program LSM kita. “Jadi adanya semangat kemitraan bersifat berkelanjutan yang telah diberikan selama kurun waktu lima tahun tersebut, sehingga LSM kita menjadi eksis dalam mengembangkan program kerja penerbitan pers (Tabloid SAR –red),” ungkapnya.
Menurutnya, bahwa baik Pak Sekda H Jamaluddin Nuhung dan Pak Kadis PU-PR Antonius Dengen, maupun Pak Kepala BPKAD Hamzah Djalante dan Pak Sekwan Amirullah Yuni, maka sangat patut untuk ditoladani oleh kalangan birokrat pada level eselon II lainnya dalam memaknai jabatan sebagai bentuk amanah.
Tururnya lagi, apalagi keempat tokoh birokrat pada level eselon II pada lingkup Pemkot Palopo versi LSM kita ini, selain sudah lama menjalin sinergitas kemitraan dalam memberikan energi positif terhadap kemajuan program kerja LSM kita hingga saat ini.
“Namun terpenting lagi di sini, bahwa keempat tokoh birokrat tersebut, merupakan pejabat yang berjiwa low profile dan sama sekali tidak pernah menunjukkan gaya kearogansian kekuasaan,” ucap salah satu tokoh LSM yang selama ini dikenal banyak mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut.
Begitupun halnya Pak Inspektur Samil Ilyas, tutur Bang Ories lebih lanjut, meski baru tahun belakangan membangun dialog dengan LSM kita. Akan tetapi menurut pantauan rekan-rekan aktivis LSM, bahwa selama lima tahun terakhir, ternyata Beliau memiliki dedikasi yang kuat terhadap upaya mendorong reformasi berokrasi pada setiap lingkup kerjanya.
Lanjut aktivis yang pernah menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, salah satunya pada kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, terlebih lagi saat ini, Beliau (H Muhammad Samil Ilyas –red) telah menduduki posisi jabatan selaku Inspektur Pemkot Palopo, sehingga semakin memiliki otoritas untuk dapat mendorong reformasi terhadap sistem pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kemudian ia menjelaskan, sebab Tupoksi Pak Inspektur Samil Ilyas selaku pimpinan pada instansi yang membidangi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi tata kelola keuangan pemerintah, Nampak bekerja sama baik dengan Kepala BPKAD, di bawah koordinasi Pak Sekda.
“Pada gilirannya, membuat tata kelola keuangan Pemkot Palopo, senantiasa mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pangawas Keuangan) beberapa tahun terakhir ini,” papar Bang Ories.
Tentunya pula itu, juga tak terlepas dari peran Bappeda, sambung dia, sebab baik sistem perancangan maupun perencanaan dan pengaplikasian terhadap tata kelola keuangan daerah yang sifatnya ter-cover dalam bentuk APBD, itu awalnya dirumuskan dari Bappeda.
“Ya, kita tentunya juga mengapresiasi kinerja Kepala Bappeda. Hanya saja selama inikan, belum terjalin komunikasi intens dengan Kepala Bappeda Kota Palopo tersebut. Semoga saja Beliau ke depan juga dapat membuka ruang kerjasama yang bersifat komprehensif dengan LSM kita,” ujar aktivis LSM yang satu ini, sembari berseloroh.
Lanjut Bang Ories mengemukakan, tentunya juga tak terlepas dari peran Pak Amirullah selaku Sekawan, dalam mengkomunikasikan pembahasan APBD pada setiap tahun anggaran di DPRD Kota Palopo.
Lebih jauh ia mengemukakan, kita kan tahu, jika DPRD itu merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga partai politik dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Jika tarik ulur politik dalam mekanisme pembahasan anggaran, sehinggah juga tak terlepas dari sifatnya berbau aroma politis.
“Saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja anggota legislatif di Kota Palopo ini mungkin lebih terukur, apabila dibandingkan dengan anggota DPRD pada sejumlah daerah lainnya yang telah diketahui tersangkut kasus-kasus korupsi secara berjemaah,” terang Bang Ories.
Jadi dalam setiap pembahasan anggaran di DPR, ujarnya lagi, maka juga tak terlepas dari berbagai benturan antara kepentingan kebijakan publik dengan kepentingan politik tertentu, di tengah upaya pemerintah mengakselarasi pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.
“Jadi di sinilah posisi Sekwan dalam memainkan perannya sebagai wakil eksekutif di lembaga legislatif, sehingga mekanisme pembahasan anggaran agar dapat memenuhi kepentingan kebijakan publik,” ulas Bang Ories.
Hal tersebut, sambung dia, maka sepertinya Pak Amirullah mampu memainkan peran tersebut, selama menjadi Sekwan di DPRD Kota Palopo. ”Terlebih lagi Beliau sangat respek terhadap agenda-agenda program kerja LSM kita selama ini,” terang Bang Ories.
Bang Ories menjelaskan, begitupun juga Pak Antonius Dengen selaku Kepala Dinas PU-PR, sudah merupakan mitra LSM kita dari sejak masih berdinas di Kapupaten Luwu. “Demikan pula Pak Sekda H Jamaluddin Nuhung, ketika juga masih menjadi pejabat berokrasi di Kabupaten Luwu,” tukasnya.
Lanjut Bang Ories mengutarakan, namun ada yang paling menonjol pada diri Kepala Dinas PU-PR Kota Palopo ini, yakni sangat tidak resisten terhadap kritikan. “LSM kita kan juga sering mengeritik Beliau (Antonius Dengen –red), tapi Beliau justru meresponsnya secara positif melalui pendekatan diskusi,” akunya.
Lalu dia menyampaikan, soalnya Dinas PU-PR tersebut, mengelola anggaran cukup besar dan bahkan dapat mencapai ratusan milar. “Jadi sangat wajar apabila kadang mendapat kritikan, bahkan kerap pula menuai sorotan dari ruang publik,” imbuhnya.
Akan tetapi Pak Antonius Dengen itu, kata Bang Ories lagi, sepertinya justru menjadikan kritikan sebagai pemacu semangat dalam mengelola anggaran yang sangat besar tersebut, untuk lebih mengakselerasi pelaksanaan pembangunan infrastuktur di Kota Palopo ini.
“Ya, akhirnya masyarakat sudah menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain dapat mengubah wajah Kota Palopo menjadi sebuah kota kecil yang sifatnya bervisi modern, atas arahan kebijakan Pak Walikota Judas Amir,” beber dia.
Jika melihat kinerja ke-7 tokoh birokrat Pemkot Palopo ini, sehingga mendapat apresiasi dari kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah. Sebab dinilai mampu mengubah maindset birokrasi untuk berparadigma humanis terhadap sistem pelayanan publik, menurut ruang lingkup Tupoksinya masing-masing.
Kendati demikian, dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah itu, bukan berarti sejumlah pejabat birokrat lainnya di Kota Palopo ini, tidak harus diapresiasi kinerjanya.
“Tapikan parameter penilaiannya, itu ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga ke-7 pejabat itulah yang kita apresaisi sebagai tokoh birokrat Pemkot Palopo 2018 ini,” ungkapnya.
Ironisnya pula, ungkapnya lebih lanjut, justru masih ada saja pejabat birokrat di Kota Palopo ini yang menunjukkan gaya kearogansian kekuasaan atau bersifat congkak dalam memberikan pelayanan publik.
Padahal Pak Walikota Judas Amir kan, ujar Bang Ories dengan nada ketus, sudah senantiasa pula mengigatkan, bahwa perlunya pengelolaan pemerintahan dengan mengedepankan pendekatan diskusi, dalam menyikapi setiap tuntutan apsipasi baik itu dalam bentuk kritikan maupun itu berupa sorotan dari ruang publik.
Hanya saja aktivis yang pernah puluhan tahun malang melintang di Ibukota Metropolitan Jakarta ini, tidak ingin membeberkan para pejabat birokrasi yang dianggap berperilaku buruk terhadap sistem layanan publik.
“Itu belum saatnya dipublikasikan, sebab kita masing ingin komunikasikan dulu dengan Pak Sekda, sebagai pembina ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Palopo. Kan kasian juga kalau dilaporkan langsung ke Pak Walikota,” kilahnya.
Namun jelasnya, bahwa kita sebagai LSM pemerhati kebijakan publik yang tergabung dalam kelompok Aktivis Pembela Arus Bawah ini, dalam menyikapi buruknya pelayanan publik. Maka tidak melulu harus disoroti melalui publikasi media, selama masih ada instrument lain yang dapat memberikan solusi.
Kemudian ia menambahkan, karena LSM kita lebih fokus pada agenda-agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, serta juga concern terhadap sistem kebijakan publik.
“Jadi dari sisi inilah, kita harus kawal pemerintahan Pak Walikora HM Judas Amir, di tengah upayanya untuk mengakselerasi program pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, melalui periode keduanya menahkodai Kota Palopo ini,” kunci Rahmat K Foxchy mengakhiri komentarnya.
Penulis : Hery
Editor : Awi Celebes.
