oleh

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Terima LKPD Lutra TA 2020

MAKASSAR, Tabloid SAR – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Wahyu Triono menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran (TA) 2020.

LKPD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) TA 2020 tersebut, diserahkan langsung oleh Bupati Lutra, Indah Putri Indriani di Kantor BPK Perwakilan Sulsel di Makassar, Senin (22/03/2021).

Serah terima LKPD Kabupaten Lutra TA 2020, juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu dengan Bupati Indah secara tatap muka dengan tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Sulsel untuk tidak berhenti hanya pada predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait dengan laporan keuangannya.

“Kami berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Sulsel, agar tidak berhenti hanya pada predikat opini WTP. Akan tetapi, diharapkan pula agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya,” kata Wahyu seusai menerima LKPD Lutra.

Ia menjelaskan, bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari semakin sedikitnya temuan tim pemeriksa BPK yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.

“Indikator peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sangat muda dan tidak rumit. Sebab barometernya dapat dilihat dari semakin sedikitnya temuan tim pemeriksa BPK yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan,” jelas Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga apresiasi sejumlah kepala daerah di Sulsel yang telah menyerahkan LKPD TA 2020.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jajaran kepala daerah di Sulsel yang telah menyerahkan laporan keuangannya. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mewajibkan Pemda untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun berakhir,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala BPK Perwakilan Sulsel menegaskan bahwa LKPD yang telah diterimanya, wajib ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

“Sesuai aturan yang ada, Pemda diwajibkan menyerahkan laporan keuangannya kepada kami paling lambat 90 hari setelah tahun anggaran berakhir. Dan kami juga diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, kemudian menyerahkan hasil pemeriksaannya paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan daerah kami terima,” tegas Wahyu.

Pada pemeriksaan nantinya, kata Wahyu, BPK menggunakan standar kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Berdasarkan standar itu, BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaannya untuk menentukan opini yang berhasil diraih oleh setiap daerah,” kuncinya.

Sementara itu, Bupati Lutra mengatakan pihaknya berharap agar dalam proses pemeriksaan LKPD Lutra nantinya, BPK tetap melakukan pembinaan terkait laporan keuangan itu.

“Kami sudah menyerahkan laporan yang menjadi kewajiban Pemda Lutra, dalam rentang waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan, kami berharap tetap ada pembinaan dari BPK kepada semua SKPD di Lutra dalam rangka perbaikan laporan keuangan kedepannya,” harap Indah.

Editor : William Marthom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed