oleh

Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan BBK di Tana Toraja Sudah Diterima Kejati Sulsel

TORAJA, Tabloid SAR – Setelah sekian lama mangkrak, akhirnya kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Bandara Buntu Kuni’ (BBK) di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel). Sudah mulai menjadi semakin terang benderang.

Pasalnya, para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, telah berhasil merampungkan dan melimpahkan berkas perkara dugaan mega korupsi pembebasan lahan BBK di daerah berjuluk Bumi Lakipadada tersebut.

Baca Juga :

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto mengatakan pihaknya telah berhasil melakukan pelimpahan perkara itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

“Iya sudah P.21, dan pelimpahan tahap duanya akan segerah dilakukan,” kata Rosyid dalam keterangan persnya, Rabu (13/1/2021).

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan BBK di Kabupaten Tator tersebut, sudah tujuh kali bolak-balik dari penyidik Kejati Sulsel kepada pihak penyidik Polda Sulsel. Pihak Kejati Sulsel berulang-ulang mengembalikan berkas perkara ini, dengan berbagai macam catatan dan petunjuk.

Bahkan kasus tersebut, sudah pernah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah tidak jelas ujung pangkalnya selama beberapa tahun, akhirnya penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, membuka kembali proses penyidikan kasus korupsi ini pada tahun 2019 lalu.

Pihak penyidik Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Para saksi yang telah diperiksa umumnya adalah para mantan pejabat, diantaranya mantan Bupati Tator yang baru terpilih kembali dalam Pilkada 2020 Theofilus Allorerung, mantan Sekda Tator Enos Karona, mantan Kepala Bappeda Tator Yunus Sirante, dan juga mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa.

Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya, yakni mantan Kepala DPKAD Tator Meyer Dengen, dan mantan Bendahara pengeluaran DPKAD Tator Aspa Astri Rumpa.

Bahkan penyidik Polda Sulsel juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah politisi senior di Kabupaten Tator, diantaranya Ketua DPRD Tator, Welem Sambolangi yang saat itu bertindak sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tator tahun anggaran 2010, dan mantan Ketua Komisi 3 DPRD Tator tahun anggaran 2010, Yohannes Lintin Paembongan.

Setelah melakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi tersebut, pihak penyidik Polda Sulsel kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan kembali delapan orang tersangka yang jauh sebelumnya sudah pernah berstatus tersangka dalam kasus ini, namun mereka bebas demi hukum karena masa penahanannya pada tahap penyidikan saat itu sudah habis, sementara para penyidik belum berhasil merampungkan proses penyidikannya.

Kabar rampungnya perkara korupsi tersebut, dibenarkan oleh Kepala Seksi Pusat Penerangan (Puspen) Kejati Sulsel, Idil.

Ia membenarkan kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan BBK di Mengkendek Tator, sudah P.21.

“Iya benar sudah P.21,” ujar Idil, saat dikonfirmasi, Jumat (15/1/2021).

Beberapa waktu lalu, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun sempat mengatakan dalam catatannya kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi yang ditangani mandek oleh Polda Sulsel, bahkan dapat dinilai sebagai pemecah rekor terlama penanganannya.

Kendati demikian, Kadir tetap yakin bahwa kasus BBK tersebut, bisa rampung dan berlabuh hingga ke Pengadilan Tipikor Makassar, jika kedua lembaga penegak hukum yakni Kejati Sulsel dan Polda Sulsel bersinergi dan punya kemauan besar untuk menuntaskannya dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi yang jelas-jelas telah merugikan negara.

“Kasus Bandara Buntu Kuni’ di Mangkendek itu, merupakan salah satu kasus korupsi yang sangat parah penanganannya. Para tersangkanya saja sudah kedua kalinya bebas demi hukum lantaran berkasnya tak kunjung rampung (P21). Karena kasus itu sudah ditangani sejak tahun 2012 lalu,” ketusnya.

Kadir menambahkan, ironisnya kasus BBK tersebut telah melalui proses supervisi KPK, namun terkesan tidak menjadi prioritas untuk segera dituntaskan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar.

“Sejak awal kami bahkan sudah berkali-kali menyurati KPK agar kasus Bandara Buntu Kuni’ Mangkendek di Tana Toraja itu, diambil alih saja agar bisa ada kepastian hukum dan berakhir di persidangan Tipikor. Kalau tidak yah kasus ini akan terus mandek bertahun-tahun dan akhirnya akan menghilang,” kuncinya.

Diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan BBK di Mangkendek Kabupaten Tator, dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka pada tahun 2013 lalu.

Hanya saja, setelah penyidik Polda Sulsel menetapkan 8 orang tersangka, penyidik saat itu langsung menahan 2 orang diantaranya, yakni mantan Sekda Tator, Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek, Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka harus dikeluarkan dari sel titipan di Lapas Klas 1 Makassar, demi hukum dan atas nama hukum.

Meski demikian, setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali 6 orang tersangka sebelumnya.

Keenam tersangka yang ditahan saat itu, yakni mantan Kepala Bappeda Tator Yunus Sirante, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tator Haris Paridy, mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tator Agus Sosang, mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tator Yunus Palayukan, mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tator Gerson Papalangi, dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tator, Zeth John Tolla.

Namun apesnya, tak lama kemudian 6 tersangka tersebut akhirnya dilepas kembali seperti 2 tersangka sebelumnya lantaran proses penyidikan belum rampung dan masa penahanan para tersangka telah habis.

Kewalahan dalam merampungkan penyidikan kasus ini, akhirnya Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Akhirnya pada tahun 2017, KPK akhirnya melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel bersama Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK.

Hingga pada akhirnya, kasus ini dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti. Hanya saja faktanya belum juga berhasil dirampungkan hingga tahun 2019 lalu.

Dari hasil penyidikan terungkap, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim Sembilan, diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.

Bahkan para tersangka diduga kuat melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai biaya ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan BBK di Mangkendek Kabupaten Tator, sekitar Rp 38,2 miliar.

Tersangka, Enos Karoma yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan di ketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40.250 per meter persegi. Padahal saat itu, belum disepakati oleh pihak terkait lainnya, sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa dan berproses perdata di pengadilan.

Belakangan kemudian, hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Tator pada tanggal 28 Juni 2011, menyepakati bahwa harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, dan tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter per segi, serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati saat itu.

Dari hasil penyidikan pula, ditemukan terjadinya pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Bagi Kepentingan Umum dan Perka BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres 65 Tahun 2006 hingga menimbulkan sengketa kepemilikan lahan.

Sehingga, atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jontu Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkembangannya, kasus korupsi ini juga sempat menyebut adanya keterlibatan Bupati Tator kala itu, Theofilus Allererung. Dimana keterlibatan orang nomor satu di Tator ini, terungkap dari keterangan beberapa saksi yang telah di periksa penyidik Polda Sulsel saat itu.

Sejumlah saksi menerangkan bahwa sebelumnya perna dilakukan pertemuan pembahasan ganti rugi lahan yang digelar di rumah jabatan Bupati Theofilus Allererung.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, disimpulkan bahwa dalam kasus ini terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 milliar dari total anggaran Rp 38 milliar. Hanya saja belakangan, nilai kerugian negara dalam kasus pembebasan lahan pembangunan BBK di Mengkendek Kabupaten Tator ini, dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Yang hasilnya ditetapkan bahwa kerugian negara dalam mega proyek tersebut, hanya sekitar Rp 7 milliar lebih.

Diketahui pula, bahwa sumber anggaran proyek pembebasan lahan pembangunan BBK di Mengkendek tersebut, bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tator dan APBD Pemprov Sulsel.

Berdasarkan fakta aktual saat ini, diketahui bahwa kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan pembangunan BBK di Mengkendek, Kabupaten Tator dikuatkan oleh putusan perdata lembaga yudikatif sebagaimana yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut, namun tidak mendapatkan hak ganti ruginya dalam proses pembebasan lahan miliknya. Malah sejumlah pihak yang bukan pemilik lahan, justru menerima pembayaran ganti rugi.

Editor : William Marthom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed