oleh

Inspektorat Kabupaten Luwu Akan Siapkan Program Sistem E-LAPOLR!

LUWU, Tabloid SAR – Di era peradaban sistem online sekarang ini, sudah menjadi fenomena global yang semakin menjadi kebutuhan dasar umat manusia di tengah kehidupan modern, untuk saling menjalin hubungan komunikasi dan informasi dengan tanpa lagi mengenal batas ruang dan waktu.

Hal tersebut, lantaran aktifitas dunia cyber yang dioperasikan secara elektrik melalui sistem teknologi internet. Pada gilirannya diadaptasi oleh pemerintahan diberbagai negara, untuk memaksimalkan sistem layanan publik. Salah satunya dalam menangani sistem pengaduan masyarakat.

Begitupun halnya Pemerintah Indonesia telah pula membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Adapun layanan ini, penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

Hal tersebut dikemukakan oleh Inspektur Kabupaten Luwu, Andi Palanggi saat berbincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy pada Senin (19/04/2021) kemarin di ruang kerjanya pada Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu.

Lanjut ia menjelaskan, jadi pelayanan aspirasi dan pengaduan masyarakat iini ditangani melalui lembanga yang disebut SP4N- LAPOR! tersebut.

“Jadi lembaga itu dioperasikan melalui Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik,” paparnya.

Andi Palanggi menjelaskan lebih lanjut bahwa SP4N-LAPOR! Itu, telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 1915.

Menurut mantan Camat Bupon ini, tentunya untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. “Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional,” ucapnya.

Hanya saja, kata mantan Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu itu, pengelolaan terhadap penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat ini, sepertinya belum berjalan secara efektif dan terintegrasi, sebab masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik.

“Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya,” tutur Andi Palanggi.

Hal itulah, tuturnya lebih lanjut, sehingga kita di Inspektorat Kabupaten Luwu ini juga akan menyiapkan sistem E-LAPOR! khusus untuk merespons pengaduan masyarakat, terkait dengan pengelolaan anggaran APBD dan jenis anggaran lainnya yang sudah menjadi kewenangan pengawasan pihak inspektorat.

Berita terkait, termasuk tanggapan Direktur Aktivis Pembela Arus Bawah akan diulas lebih lanjut melalui terbitan Tabloid SAR pada edisi cetak berikutnya. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed