oleh

Hearing DPMD Soal BLT dan Isu-Isu Titipan Program pada APBDesa, “DPRD Luwu” Diduga Bermanuver Politik?

LUWU, newstabloidsar.com – Beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu dihearing DPRD Luwu, soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan isu-isu sejumlah titipan program melalui APBDesa.

Adapun hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali ini, untuk memonitoring bahwa sejauh mana progress pihak DPMD dalam menindak lanjuti program BLT yang dicairkan melalui APBDesa, untuk warga tidak mampu akibat dari dampak yang ditimbulkan wabah virus corona.

Baca Juga :

Karena menurut kebijakan pemerintah pusat, bahwa BLT yang dicairkan dari APBDesa, khususnya Dana Desa sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan untuk setiap rumah tangga miskin dalam menghadapi bencana global tentang Covid-19 tersebut.

Melalui RDP yang digelar pada Senin (4/5/2020) lalu, DPRD tak terlepas pula menyoal isu-isu titipan program pada APBDesa, seperti pengadaan listrik tenaga surya beserta pengadaan bibit dan pupuk.

Namun sepertinya terdapat beberapa anggota DPRD seolah menuding pihak DPMD Kabupaten Luwu telah memaksakan penitipan sejumlah program tersebut pada para kepala desa, agar diakomodir melalui APBDes Tahun Anggaran 2020 ini.

Akan tetapi tudingan tersebut, justru dibantah keras oleh Plt Kepala DPMD Kabupaten Luwu, H Bustam di dalam forum wakil rakyat yang digelar di Ruang musyawarah DPRD Luwu saat itu. Bahkan kepala desa yang sempat menghadiri RDP saat itu, pun tidak mengungkap sama sekali mengenai adanya titipan program dari DPMD tersebut.

Sedangkan sejumlah kepala desa lainnya yang dikonfirmasi melalui handphone-nya masing-masing, menyapaikan bahwa tidak pernah ada titipan program dari DPMD, mengenai program pengadaan listrik tenaga surya, pengadaan bibit dan pupuk tersebut.

“Itu sama sekali tidak benar, jadi itu sudah semacam berita hoax. Kerena memang tidak ada program titipan dari DPMD seperti yang dibahas DPRD pada hearing yang lalu,” terang sejumlah kepala desa dari balik handphonenya masing-masing saat dikonfirmasi media ini.

Hal inilah, sehingga berberkembang pula rumor bahwa DPRD Luwu telah bermanuver poltik, dalam menyikapi tentang dugaan titipan program pengadaan listrik tenaga surya beserta pengadaan bibit dan pupuk tersebut. Bahkan permasalahan ini, menurut rumor yang berkembang akan juga diagendakan untuk digulirkan pihak DPRD Luwu untuk menggunakan hak interplasi.

Benar tidaknya rumor yang berkembang seperti ini, namun faktanya Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali dalam merumuskan hasil musyawarah saat meghearing pihak DPMD, maka hanya mengeluarkan sejumlah poin rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Luwu, H Basmin Mattayang.

Adapun salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, yakni meminta Bupati Luwu agar memerintahkan Inspektorat, supaya mengkaji penggunaan APBDesa, termasuk adanya pengadaan lampu tenaga surya, pupuk dan pupuk.

Lalu apa tanggapan Bupati H Basmin Mattayang atas adanya rumor penggunaan hak interplasi DPRD Luwu terkait dengan hearing mengenai isu-isu titipan program dari DPMD pada APBDesa? Walau pada kenyataannya hanya menghasilkan rekomendasi seperti yang dibacakan Ketua DPRD Rusli Sunali tersebut.

Benarkah DPRD telah bermanuver politik untuk berupaya menggunakan hak interplasi, terkait dengan isu-isu titipan program pada APBDesa, seperti yang menjadi bagian dari bahasan musyawarah saat menghearing DPMD Kabupaten Luwu? Tentunya pula media ini, lebih lanjut akan mengkonfirmasi Ketua DPRD Luwu.

Lalu bangaimana tanggapan berbagai kalangan di daerah ini, termasuk dari kalangan aktivis LSM dalam menyikapi permasalahan yang terkait dengan materi hearing DPRD terhadap DPMD Kabupaten Luwu seperti itu?

Hal ini, akan diulas lebih lanjut dalam bentuk  “Liputan Khusus” pada Tabloid SAR melalui edisi cetak berikutnya. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed