oleh

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Polda Bakal Bidik Sekda Sulsel ?

Aktivis Rahmat K Foxchy Desak BPKP Agar Tidak Main-Main Terhadap Penanganan Kasus Dugaan Korupsi

 

MAKASSAR, TABLOID SAR – Sepertinya Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 cukup masif jadi bancakan korupsi, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah.

Baca Juga :

Untuk kasus korupsi Bansos Covid-19 tingkat pusat, telah menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara, ditangani melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara sejumlah dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 pada tingkat daerah ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan.

Begitupun halnya dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) ini, sedang dalam penanganan pihak kepolisian.

Terkait kasus dugaan korupsi ini sendiri, sementara ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, dengan membidik sejumlah nama calon tersangka. Termasuk Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani, salah satunya juga disebut-sebut ikut terbidik.

Adapun informasi mengenai penanganan dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 di lingkup Pemrov Sulsel ini, dikemukakan oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombespol E. Zulpan, pada Kamis (05/03/2021).

Kepada awak pers, Zulpan mengaku, bahwa Polda telah melakukan beberapa langkah-langkah hukum, diantaranya telah memeriksa beberapa saksi. “Saat ini Polda sudah membidik sejumlah nama calon tersangka,” tuturnya.

Mengenai ihlal keterlibatan Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani tersebut. Namun perwira Polri berpangkat tiga bunga itu, justru tak menampik dugaan terseretnya mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial tersebut ke dalam pusaran kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos Covid-19.

Tutur Zulpan mengenai posisi Sekda Sulsel, terkait kasus ini, “Oh jelas (Sekda akan dipanggil). Sebenarnya itu, sudah dibidik sih, sebenarnya sudah ada beberapa tersangka. Cuman kan harus ada (hasil audit) dari BPKP,” terangnya.

Menurutnya, bahwa sudah banyak yang diperiksa, kemudian dalam rangka pembuktian ini kita perlu keterangan BPKP yang menerangkan betul ada kerugian negara di situ. “Ini belum kita terima dari BPKP,” ucap Zulpan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, jika hasil audit keuangan BPKP telah keluar, maka besar kemungkinan sudah ada penetapan tersangka. “Ya, tentunya akan ada tindak lanjutnya, mungkin ada tersangka dan sebagainya yah,” tukasnya.

Ia pun hanya menyebut, jika sejumlah calon tersangka telah dibidik Polda. Hanya saja, nama-nama yang telah dibidik itu perlu penguatan bukti dari BPKP.

Zulpan juga masih enggan membeberkan nama-nama yang dimaksud tersebut. Alasannya tidak ingin gegabah mengumumkannya ke publik.

“Saya gak bisa sebutkan dulu yah. Tunggu hasil ini dulu, tunggu BPKP aja. Kalau BPKP menyatakan itu betul, ada kerugian negara disitu, berarti orang-orang yang telah dibidik itu yah jadi tersangka. Saya gak bisa sebutkan dulu,” tandas Zulpan.

Zulpan mengaku, jika pihaknya telah menyurati BPKP untuk melakukan audit terhadap anggaran Bansos Covid-19. Hanya, belum ada hasilnya.

“Cuma terus terang, BPKP sekarang bagaimana itu. Nah inilah, saya minta media ditanya ke BPKP, kenapa lama sekali. Mestinya sih, tidak terlalu sulit ini yah. Udah sekian lama kok belum ada ininya (hasil auditnya),” tutup Zulpan.

Sejumlah awak media pun mencoba mengonfirmasi Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman sejak dua hari terakhir via telepon dan whatsapp. Hanya saja, hingga berita ini diterbitkan, belum juga ada klarifikasi mengenai kepastian hasil audit anggaran Bansos Covid-19. yang tengah diusut pihak Polda Sulsel tersebut.

Menanggapi hal ini, sehingga Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy mendesak BPKP agar jangan bermain-main terhadap penanganan kasus korupsi.
Aktivis LSM anti korupsi yang satu ini, pun mendesak Kepala Perwakilan BPK Sulsel supaya segera menuntaskan hasil audit dugaan korupsi Bansos Covid-19 di lingkup Pemprov Sulsel tersebut.

Aktivis yang akrab disapa Bang Ories itupun pada media ini, Jumat (05/03/2021) menyampaikan penyesalannya pada Kepala Perwakilan BPK Sulsel yang sangat berlarut-larut menuntaskan hasil audit dugaan korupsi Bansos Covid-19 di lingkup Pemprov Sulsel tersebut.

“Mestinya BPKP memberikan kerjasama yang baik untuk mempercepat kepastian hukum dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 yang tengah ditangani pihak Polda Sulsel tersebut,” tandasnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed