oleh

DKPPKP Kota Palopo Peroleh Nilai Tertinggi Kepesertaan KB se-Sulsel

PALOPO, TABLOIDSAR.com  — Sangat patut mengapresiasi dedikasi dan kemampuan kepemimpinan pada diri pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang satu ini.

Pasalnya, jika diberikan amanah untuk menahkodai setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota ini, maka senantiasa pula memberikan ekspektasi terhadap upaya mendorong terujudnya reformasi birokrasi.

Baca Juga :

Jadi tidak heran apabila setiap OPD yang dinahkodainya, maka senantiasa pula memperoleh reward baik dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari pihak Pemerintah Pusat. Termasuk reward dari kalangan Non Government Organization (NGO) yang sudah bersifat qualified.

Kalaupun tidak, maka paling tidak dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan berpelayanan publik yang prima. Seperti pada saat menahkodai Inspektorat Pemkot Palopo.

Lalu siapakah dia? Tentunya ia adalah bernama Farid Kasim Judas dan juga kadang disapa FKJ tersebut. Dia merupakan seorang anak muda yang bervisi jauh ke depan, dengan bakat kepemimpinan mumpuni bagi harapan generasi ke depan.

Kendati dirinya adalah putra semata wayang Walikota Palopo, namun justru hal itu dijadikan sebagai motivasi untuk berinovasi dalam mendedikasikan jabatannya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Hal tersebut, tentunya tak lain untuk mengakselerasi pencapaian kinerja birokrasi, sebagaimana visi sebuah pemerintahan yang sifatnya berparadigma demokrasi.

Seperti baru-baru ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo untuk pertama kalinya meraih nilai tertinggi se-Sulawesi Selatan pada evaluasi capaian kepesertaan Keluarga Berencana (KB). Setelah FKJ menahkodai OPD tersebut, menurut kapasitasnya sebagai pelaksana tugas (Plt).

Hal itu disampaikan Plt Kepala DPPKB Palopo, Farid Kasim Judas, Rabu 4 November 2020. Menurutnya, bahwa di semua penggunaan metode capaian KB, DPPKB Palopo meraih perinkat tertinnggi se-Sulsel.

Lanjut ia menyampaikan, untuk penggunaan metode alat kontrasepsi, yaitu metode MKJP- IUD, hingga sampai bulan September 2020, kota Palopo mencapai angka 102,55 persen dan tertinggi di Sulsel. “Kemudian disusul Pinrang dengan nilai 97,61 persen dan Pangkep dengan 97,16 persen,” ucapnya.

Selain itu, kata FKJ lagi, bahwa Palopo juga meraih capaian tertinggi untuk metode peserta KB Baru MOW dengan nilai 914 persen disusul Toraja Utara 795 persen dan Tana Toraja 672 persen.

Lalu metode implan, kata dia lebih lanjut, Kota Palopo mencapai nilai 211 persen, disusul Selayar 201 persen dan Sinjai 183 persen.

“Kemudian metode PB suntik, lagi-lagi Kota Palopo teratas dengan nilai 107 persen, disusul Jeneponto 102 persen dan Sidrap 96 persen. Untuk metode pil KB, Palopo juga tak terkalahkan dengan nilai 60,87 persen disusul Sidrap dan Barru,” bebernya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo lanjut menyampaikan, bahwa hasil ini merupakan wujud kerja keras seluruh komponen tim kerja yang ada di lingkup DPPKB (BKKBN Palopo). “Mulai dari Kabid, Kepala Seksi, KUPT, PLKB dan kader SUB PPKBD bersama dengan seluruh lurah,” tuturnya.

Mengenai adanya prestasi yang diperoleh DPPKB Kota Palopo untuk pertama kalinya ini, maka FKJ pun mengucapkan terimakasih atas kerja keras tim yang mampu memposisikan Palopo peringkat teratas hingga bulan September.

“Terimakasih juga kepada faskes serta seluruh stakeholder di Dinkes. Dan di sisa dua bulan ini di tahun 2020, kita akan terus bekerja tanpa memikirkan capaian target,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bahwa saat FKJ menahkodai Dinas Kebersihan, selain mulai mempercantik sejumlah taman di Kota Palopo, namun juga beberapa kali memperoleh rewad dalam mempertahankan Piala Adipura.

Saat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTPSP, selain melakukan inovasi terhadap sistem pelayanan publik, maka tak terlepas pula OPD tersebut mempersemhakan sejumlah penghargaan untuk Kota Palopo.

Ketika menjadi Plt Inspektorat, sepertinya OPD ini tidak sempat memperoleh penghargaan untuk Kota Palopo bersifat prestisius dari lembaga berkompeten. Akan tetapi dapat menyelamatkan sejumlah keuangan daerah, akibat disalahgunakan oknum-oknum birokrat tertentu pada beberapa instansi di daerah ini.

Pada gilirannya, sehingga terdapat beberapa pejabat dinonaktifkan, antara lain Kepala DPPKB Palopo sebelunya dan Kepala Puskesmas Wara Selatan. Termasuk salah satu Camat sampai terseret kasus hukum tindak pidana korupsi.

Patut pula dikatakan, bahwa hampir semua penghargaan yang diraih Kota Palopo selama kurun waktu di bawah kepemimpinan Walikota HM Judas Amir, paling tidak itu semua berawal dari gagasan brilian FKJ tersebut.

Hanya saja FKJ mungkin tidak ingin mempublikasikan gagasan-gagasan briliannya tersebut, untuk diketahui publik. Kecuali reward yang diperoleh OPD yang dinahkodainya, sebab itu sudah menjadi kewenangannya untuk mempublikasikannya melalui saluran media yang tersedia.

Sedangkan apabila mencermati rekam jejak FKJ, menurut sumber-sumber yang dihimpun media ini. Sepertinya tokoh pemuda yang satu ini dan juga menahkodai sejumlah Ormas di Kota Palopo ini.

Patut disebut sebagai sosok birokrat bertipikal penggerak, jika melihat setiap prestasi yang diperoleh OPD yang pernah dinahkodainya tersebut. (*/Ories)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed