oleh

Buka Rakor Konsolidasi KP3 Bupati Luwu: Awasi Ketat Penyaluran Pupuk!

LUWU.NEWSTABLOIDSAR.com – Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Konsolidasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersubsidi tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (13/7/2020).

Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang dalam sambutannya sekaligus membuka resmi kegiatan menekankan kepada seluruh anggota KP3 di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Ridwan Tumbalolo agar mengefektifkan koordinasi dengan instansi terkait, para camat, distributor, dan pengecer pupuk untuk melakukan pengawasan ketat dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Baca Juga :

“Pupuk merupakan kebutuhan primer bagi para petani, namun fenomena yang sering terjadi terkadang para petani mengeluh karena kelangkaan pupuk. Maka darinya, saya berikan apresiasi kepada Dinas Pertanian yang hari ini melaksanakan Rakor, guna mempertemukan semua penanggung jawab atau stakeholder, dalam mengawasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi,” kata Bupati.

Menurut, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu itu, terkait pengawasannya, ini perlu dilakukan oleh seluruh elemen, khususnya kepada camat, yang berinteraksi langsung ke masyarakat, yang tergabung dalam anggota KP3.

“Camat dan petugas lapangan harus rajin turun ke lapangan melakukan dialog dengan petani dan memantau jika terjadi kelangkaan pupuk di wilayahnya, telusuri apa penyebab kelangkaan dan jangan takut untuk melaporkan jika ada pihak yang ingin memanfaatkan dan mencari keuntungan dari situasi ini,” imbau Bupati.

Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu. Dalam pemaparannya, ia mengatakan pupuk dan pestisida bersubsidi masuk dalam ranah pengelolaan keuangan negara yang membutuhkan pengawasan dari aparat hukum sehingga jika terjadi penyalahgunaan wewenang, maka akan masuk dalam tindak pidana korupsi.

“Penyaluran pupuk dan pestisida, masuk dalam kategori pengawasan aparat hukum, sehingga distributor pupuk sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun Dinas Pertania. Pemberian pupuk subsidi harus sesuai dengan aturan 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu,” ucap Erni Veronika Maramba.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, menyampaikan, kegiatan rakor ini sebagai media bagi seluruh stake holder yang tergabung dalam KP3 bersama distributor dan pengecer pupuk untuk menyamakan presepsi dalam pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida agar tepat sasara.

“Ditahun 2020, Luwu telah memperoleh kuota yang terdiri dari pupuk urea 10,8 ribu Ton, SP36 2,57 ribu Ton, Za 4,366 ribu Ton, NPK 19 ribu Ton, NPK Formula Khusus Kakao 4,147 ribu Ton, dan Organik 2,367 ribu Ton,” rinci Albaruddin Andi Picunang.

Lanjut, guna memastikan kuota ini sampai ke para petani sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

“Maka dari itu, perlu ada penyamaan presepsi bagi semua stakeholder dalam melakukan pengawasan penyaluran kuota pupuk dan pestisida bersubsidi ini,” tutupnya.

Turut hadir dalam Rakor antara lain, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Luwu, Wahyu Napeng, Sekda Luwu sekaligus Ketua KP3, Ridwan Tumbalolo, Dandramil Belopa, Kapten CBA Marthen Luther dan Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam. (Sal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed