Oleh : Rahmat K. Foxchy.
Jika menulusuri berita-berita jagat raya media sosial, maka sepertinya pertanyaan ini sangat berkembang dalam mempengaruhi opini publik, bahwa betapa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini patut dikatakan paling buruk sepanjang sejarah peradaban era reformasi di Indonesia.
Apalagi kekuatan media sosial, tampak semakin terdepan untuk mengambil alih peran dalam menginfomasikan bebagai bentuk praktik-praktik kecurangan Pemilu, dengan menuding pihak penyelenggara adalah sangat-sangat tidak berintegritas.
Sementara media-media mainstream, justru dianggap tidak professional dalam mempublikasikan penyelenggaraan Pemilu, sebab sejumlah lembaga survei dinilai merilis hasil perhitungan quick count yang sangat dinilai abal-abal. Jadi sangat tidak obyektif pula, jika tudingan-tudingan seperti itu sampai harus juga diarahkan pada sejumlah media-media mainstream tersebut.
Jadi apabila melihat fenomena pertarungan antara sebagian besar media-media sosial versus media-media mainstream, dalam mempublikasikan penyelenggaraan Pemilu baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) menurut versinya masing-masing dalam membentuk opini publik.
Jika media-media mainstream dapat dikendalikan oleh otoritas yang berwenang, akan tetapi sangat berbeda dengan media-media sosial yang sangat sulit dikendalikan. Bahkan terkesan semakin liar dalam membentuk opini publik, agar tidak mempercayai proses perhitungan suara yang sedang tangani oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pada tingkat KPU pusat.
Jadi munculnya pembentukan opini publik atas tudingan ketidak jujuran penyelenggara Pemilu, bahwa sepertinya sangat mendominasi jagad raya media sosial. Apalagi bagi Form Model C1 yang mestinya ditransparankan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) No.3 Tahun 2019 pasal 61. Namun Form Model C1 sepertinya menjadi barang misterius, sebab tidak dapat diakses menurut prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut, sehingga tudingan-tudingan yang bersifat subyektif dengan gencar pula diarahkan kepada pihak penyelenggara Pemilu. Akibatnya berkembang anggapan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 paling buruk sepenjang sejarah peradaban era reformasi di Indonesia.
Apalagi dengan adanya statement Ketua KPU-RI yang sangat terkesan bersifat kontroversial, sebagaimana yang dirilis melalui sejumlah media sosial, maka seolah menunjukkan keburukan penyelenggara Pemilu 2019 ini. Tentunya hal itu sangat jelas dapat membentuk opini publik, mengenai buruknya kualitas pesta demokrasi yang sedang berlangsung ini.
Hal tersebut, tentunya akan sangat berpotensi untuk dapat mencabik-cabik persatuan dan kesatuan yang sifatnya berpotensi untuk membelah kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai dapat saja berujung untuk menimbulkan komplik politik yang berkepanjangan.
Jadi kita hanya berharap, kiranya segala bentuk tudingan yang bersifat subyektif yang diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, tidak menimbulkan persoalan krusial terhadap penegakan pilar demokrasi yang sudah menjadi paradigma pemerintahan nasional, demi mewujudkan kedaulatan berbangsa dan bernegara menuju sebuah peradaban yang maju di masa akan datang.
****) : Aktivis Pembela Arus Bawah.
