oleh

Berbagai Kalangan Harapkan Pihak Aktivis Pembela Arus Bawah Sikapi Sejumlah Dugaan Korupsi di Kota Palopo

Wajar Jika FKJ Mempidanakan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baiknya

Oleh : Rahmat K Foxchy

SELAMA Kota Palopo di bawah rezim pemerintahan Walikota HM Judas Amir, sudah sejumlah pihak khususnya dari kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) telah menjadi narapidana atau mantan narapidana kasus korupsi.

Adapun kasus korupsi yang sempat mendapat sorotan tajam dari kalangan Aktivis Pembela Arus Bawah adalah kasus proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat dan kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Telluwanua.

Jika proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2016 Kota Palopo sebesar Rp 5 miliar, menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp 1,3 milar. Sedangkan Proyek SPAM yang anggarannya bersumber dari DAK 2016 kurang lebih senilai Rp 15 miliar, timbulkan kerugian negara kurang lebih Rp 5,5 miliar.

Sampai pernah mendapat sorotan tajam dari kalangan Aktivis Pembela Arus Bawah, sebab selain merugikan negara yang tidak sedikit nilainya. Namun juga proses hukum kedua kasus ini dianggap sangat terkesan tebang pilih. Karena masih terdapat beberapa pihak, mestinya terseret dalam kasus korupsi ini, akan tetapi sama sekali dibiarkan bebas dari jeratan hukum.

Kemudian menyusul pula sejumlah dugaan korupsi yang tengah ditangani pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Salah satunya proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) tahun anggaran 2016 yang telah menyeret beberapa orang jadi tersangka.

Saat ini lagi mencuat ke permukaan 48 Lurah sedang dalam agenda penyelidikan pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Palopo,  atas dugaan penyalahgunaan dana kelurahan. Begitupun halnya kantor Walikota Palopo yang menelan anggaran kurang lebih Rp 46,820 miliar, telah menjadi agenda penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Berbagai proyek pun di Kota Palopo ini, selama ini telah pula menjadi perhatian kalangan Aktivis Pembela Arus Bawah, antara lain kasus mangkraknya produksi znack zaro, PLTMH Bambalu, revitalisasi Lapangan Pancasila, proyek-proyek pertamanan, mangkraknya produksi minyak boka dan proyek-proyek pedestrian serta proyek pengaspalan.

Berbagai kalangan pun sangat mengharapkan pihak Aktivis Pembela Arus Bawah, agar menyikapi sejumlah dugaan korupsi di Kota Palopo tersebut. Tanpa terkecuali dari kalangan APH yang berwenang sekalipun.

Saya sebagai Aktivis Pembela Arus Bawah sampai dibuat heran juga. Kenapa pihak APH hingga pada tingkat pusat, melalui hubungan telepon sering kali meminta, supaya melaporkan sejumlah dugaan korupsi di Kota Palopo.

Padahal selama ini, sejumlah isu dugaan korupsi Kota Palopo ini sudah senantiasa menjadi sorotan publik yang telah dirilis melalui berbagai media. Bukankah salah satu syarat setiap kasus dugaan korupsi yang telah mendapat perhatian publik melalui sorotan pemberitaan media massa, sudah harus pula mendapat penanganan secara langsung dari pihak APH, tanpa harus lagi menunggu pengaduan dari masyarakat atau kalangan LSM.

Hal itu, karena kasus korupsi bersifat extra ordinary crime, sehingga tidak perlu menunggu pengaduan dari masyarakat atau kalangan LSM, jika sudah menjadi sorotan publik yang telah dirilis melalui berbagai media tersebut.

Terkait adanya agenda proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dana kelurahan dan kantor Walikota Palopo, maka itu sangat jelas akan menjadi atensi dari pihak kami selaku Aktivis Pembela Arus Bawah. Begitupun halnya terhadap sejumlah isu dugaan korupsi lainnya, tentunya akan terlebih dahulu dilakukan pendalaman investigasi.

Beberapa tahun belakangan ini, kami dari pihak Aktivis Pembela Arus Bawah dalam melaporkan setiap kasus korupsi, sudah lebih mengedepankan aksi pelaporan sistem silent operation (operasi senyap).

Jadi tidak lagi harus gembar-gembor melalui publikasi media massa, seperti pada tahun-tahun sebelumnya dalam melaporkan setiap dugaan korupsi senantiasa dipublis melalui media massa.  Meskipun kami mengelola media cetak dan media online yang disebut Tabloid Suara Akar Rumput (SAR).

Tanpa harus menuding siapa yang diuntungkan di balik mencuatnya sejumlah dugaan korupsi di Kota Palopo belakangan ini. Namun jelasnya, bahwa Walikota HM Judas Amir patut dikatakan sangat steril dari praktik-praktik manipulasi anggaran pada sejumlah proyek tersebut.

Banyak pula kalangan yang berasumsi mengenai dugaan keterlibatan “Farid Kasim Judas (FKJ)” yang disebut-sebut “Putra Mahkota” itu yang sifatnya sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, menurut fakta hukum yang sifatnya bermuatan fitnah.

Seperti pada contoh kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat dan proyek SPAM yang telah mempidanakan sejumlah pihak. Padahal sangat santer informasi liar yang menyebut-nyebut dugaan keterlibatan “FKJ” pada kedua kasus korupsi tersebut.

Namun faktanya, sebab semenjak kasus ini diproses pada tahap penyelidikan dan naik status pada tingkat penyidikan, hingga pada penuntutan sampai inkracht putusan hukumnya, justru sama sekali tidak melibatkan Kepala BKPSDM Kota Palopo tersebut.

Tentunya sudah menjadi haknya di mata hukum, apabila FKJ sampai mempidanakan seorang oknum wartawan yang diduga mencemarkan nama baiknya, dengan cara menyebarkan berita hoax yang sifatnya berdimensi fitnah melalui salah satu media online. Akibat menuding FKJ berada dibalik sejumlah dugaan korupsi di Kota Palopo ini.

Kendati demikian, maka Aktivis Pembela Arus Bawah sangat memberikan perhatian serius untuk mendorong sejumlah isu dugaan korupsi. Termasuk sejumlah kegiatan proyek TA 2021 sekarang ini, baik di Kota Palopo maupun di Luwu Raya, termasuk pada sejumlah daerah lainnya.

***) Penulis adalah Aktivis Pembela Arus Bawah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed