PALOPO, Tabloid SAR- Sebagai upaya untuk meminilisir masalah kelangkaan dan pelonjakan harga Liquefied Petrolium Gas (LPG) tabung 3 Kg yang nyaris tak terkendali di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ketua Dewan Pendiri Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), William Marthom bersama rekannya menemui sejumlah Anggota DPRD Palopo, guna membahas solusi terbaik dalam penanganan masalah kelangkaan dan pelonjakan harga LPG 3 Kg. Termasuk penyalah gunaan LPG yang disubsidi oleh pemerintah untuk rakyat miskin dan usaha mikro tersebut.
Ketika bertandang ke Gedung DPRD Palopo, William bersama rekannya ditemui dua orang legislator yang sedang berada di kantornya saat itu, Selasa (04/09/2018) pagi.
Kedua legislator tersebut adalah Budi Rani Ratu dari Fraksi Gerindra dan Misbahuddin dari Fraksi PKB.
Dalam pertemuan ini, aktivis SRMD mengajak para wakil rakyat yang ditemuinya untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani masalah kelangkaan dan pelonjakan harga, serta penyalah gunaan LPG 3 Kg di Kota Palopo.
“Kami berharap rekan-rekan di dewan selaku wakil rakyat, bisa bergandengan tangan dengan SRMD dalam mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian problem LPG 3 Kg. Masyarakat Palopo saat ini, kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi itu, toh kalau dapat harganya terlalu mahal,” kata William di depan Anggota DPRD Palopo yang ditemuinya.
Menurutnya, kelangkaan ini terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari masalah pengalokasian jatah LPG bersubsidi itu, yang jumlahnya tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat Palopo.
“Secara umum jatah LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah itu, ditetapkan berdasarkan jumlah rakyat miskin atau masyarakat kurang mampu ditambah jumlah usaha mikro. Karena memang subsidi LPG Melon itu, diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Sementara di Kota Palopo yang menggunakan LPG bersubsidi tersebut, bukan cuma warga miskin dan pelaku usaha mikro. Artinya di Palopo banyak penyalah gunaan LPG bersubsidi,” ujar William.
Ia menambahkan bahwa penyebab terjadinya peningkatan secara signifikan, kebutuhan LPG 3 Kg di Kota Palopo yang melampaui jatah subsidi, selain karena factor penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat ekonomi menengah keatas, juga karena tidak terdatanya puluhan ribu mahasiswa urban (mahasiswa dari luar Kota Palopo- red) sebagai pengguna atau konsumen LPG Melon di Palopo.
“Sebenarnya, kelangkaan juga disebabkan oleh karena banyaknya konsumen yang berhak menggunakan LPG bersubsidi itu, namun mereka tidak terdaftar sebagai penerima subsidi di Kota Palopo. Seperti teman-teman mahasiswa dari luar kota, mereka sebagian besar berhak menggunakan LPG subsidi itu, tetapi mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat ketika pemerintah menetapkan kuota LPG subsidi untuk warga Palopo. Sebab mereka (mahasiswa- red) terdaftar sebagai konsumen LPG 3 Kg di daerah asalnya,” terang William, sembari mengatakan hal tersebut, harus dipikirkan oleh Pemkot Palopo agar mahasiswa dari luar kota, tetap dapat menggunakan LPG Melon tanpa menyebabkan kelangkaan.
Selain itu, William menyebutkan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Palopo juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 Kg.
“Jadi sebenarnya ASN juga yang paling banyak menyalah gunakan LPG bersubsidi itu. Mereka sebetulnya, tidak berhak menikmati subsidi LPG 3 Kg, karena secara umum ASN sudah tergolong masyarakat menengah keatas atau paling tidak mereka bukan orang miskin berpenghasilan rendah. Nah kalau melihat jumlah ASN di Kota Palopo ditambah ASN di Kabupaten Luwu yang berdomisili di Palopo, jumlahnya tidak kurang dari belasan ribu orang. Mayoritas ASN tersebut, masih menggunakan LPG bersubsidi dan belum menggunakan LPG non subsidi, seperti Bright Gas tabung 5,5 Kg berwarna pink atau yang berukuran 12 Kg,” sebutnya.
Fatalnya, kata William kelangkaan LPG bersubsidi di Kota Palopo juga diperparah oleh ulah para pemilik Pangkalan LPG 3 Kg yang nakal.
“Kondisi kelangkaan LPG 3 Kg di daerah kita, juga semakin diperparah oleh ulah sejumlah pemilik pangkalan yang mau untung banyak. Mereka menjual jatah LPG bersubsidi untuk warga Palopo, kepada warga di luar daerah kita. Ada yang menjual LPG 3 Kg itu, ke Pendolo dan Morowali di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan sebagian menjual ke daerah Toraja (Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara). Anehnya, praktek penjualan LPG 3 Kg secara illegal ini, sudah lama mereka lakukan dan jarang sekali tertangkap oleh aparat penegak hukum. Bahkan ada yang sempat ditangkap, tapi dibebaskan kembali tanpa diproses lebih lanjut hingga ke meja hijau,” ketusnya.
Aktivis SRMD tersebut, meminta agar DPRD Kota Palopo bersama seluruh stakeholder terkait, khususnya jajaran Dinas Perdagangan Kota Palopo dan jajaran kepolisian agar bersinergi mengantisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Palopo. Termasuk meminta seluruh pihak terkait agar memberikan sanksi tegas terhadap para pemilik pangkalan yang menjual LPG bersubsidi untuk warga Kota Palopo keluar wilayah Palopo.
“Sinergitas antara semua pihak terkait perlu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan, penyalagunaan LPG 3 Kg. Termasuk Pemkot Palopo harus tegas melarang ASN untuk menggunakan LPG yang diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro di Kota Palopo. Tak terkecuali, mencabut izin pangkalan yang nakal dan meminta jajaran kepolisian untuk memproses pelaku penjualan LPG 3 Kg secara ilegal,” pinta William.
Lebih lanjut, sesepuh SRMD tersebut, meminta Anggota DPRD Palopo agar menggunakan haknya selaku wakil rakyat yang memiliki fungsi anggaran, control dan fungsi legislasi, agar menggunakan hak istimewa yang mereka miliki selaku legislator untuk memperjuangkan rakyat.
“Kalau perlu, Pak Budi Ratu dan Pak Misbahuddin mengajak seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD Palopo, untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPG 3 Kg. Maksud kami, kalau bisa DPRD Palopo mengajukan Perda inisiatif dari DPRD, untuk membuat regulasi yang mengatur hal-hal berkaitan dengan LPG 3 Kg di Kota Palopo,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Budi Ratu dari Fraksi Gerindra DPRD Palopo menyatakan pihaknya mengapresiasi SRMD yang ikut berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik agar kelangkaan dan pelonjakan harga LPG 3 Kg di Kota Palopo dapat segera diatasi.
“Terima kasih atas kepedulian rekan-rekan dari SRMD yang mau berpartisipasi dalam menyelesaikan krisis LPG 3 Kg ini,” kata Budi.
Politisi Partai Gerindra itu, juga menegaskan kesiapannya untuk mengajak rekan-rekannya sesama Anggota DPRD Palopo, guna mencarikan solusi terbaik dalam penyelesaian krisis LPG 3 Kg di Palopo.
“Pada prinsifnya kami selaku wakil rakyat, akan berjuang demi mewujudkan kesejateraan masyarakat Palopo. Termasuk akan berupaya bagaimana mencarikan cara terbaik, agar masalah kelangkaan dan pelonjakan harga LPG 3 Kg di daerah kita ini dapat teratasi secepat mungkin. Dan jika memang harus membuat Perda sebagai solusi terbaik untuk masalah ini, maka saya bersama Pak Misbahuddin tentu akan memperjuangkannya,” tegas Budi.
Pada kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa secara teknis pembahasan Ranperda, butuh waktu beberapa bulan prosesnya baru bisa ditetapkan menjadi sebuah regulasi yang mengikat.
“Karena proses pembuatan Perda, akan memakan waktu berbulan-bulan, maka sembari mengupayakan hal itu, kami juga akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi PKB, Misbahuddin di depan para aktivis SRMD.
“Insayah Allah, apa yang rekan-rekan SRMD sampaikan akan kami tindak lanjuti, sesuai kapasitas kami selaku wakil rakyat. Karena LPG 3 Kg sebenarnya, sudah terintegrasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, pasca minyak tanah bersubsidi dikonversi menjadi LPG 3 Kg,” ujar Misbahuddin.
Mantan Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (PB IPMIL) pada era tahun 1990an tersebut, juga berjanji untuk segera mencarikan solusi terbaik agar LPG 3 Kg di Kota Palopo, tidak lagi menjadi langka dan harganya meroket.
“Mudah-mudahan, saya dan Pak Budi dapat segera membicarakan hal ini, dengan semua pihak terkait, agar masyarakat kita bisa terlepas dari rumitnya masalah LPG 3 Kg di daerah kita ini,” kuncinya.
Untuk diketahui, berdasarkan pantauan Wartawan Tabloid SAR, aktivis SRMD yang bertandang ke Kantor DPRD Palopo saat itu, sebelumnya hendak menemui Komisi III DPRD Palopo, guna membahas masalah krisis LPG 3 Kg di Kota Palopo.
Namun ruang komisi yang mereka datangi dalam keadaan kosong, para anggota dan pimpinan komisi III sedang dinas luar, kata sejumlah staf DPRD di ruang tersebut.
Sehingga, aktivis SRMD akhirnya hanya bisa bertemu dengan dua Anggota Komisi I DPRD Palopo, yakni Budi Ratu dan Misbahuddin. Ruang Pimpinan DPRD Palopo, juga dalam keadaan kosong saat itu.
Hingga berita ini, dipublikasikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Zulkifli Halid belum dapat dikonfirmasi, karena yang bersangkutan sedang berada di Jakarta.
Penulis : Andi Muhammad Risaldy
Editor : Rahmat
