PALOPO, Tabloid SAR- Sejumlah aktivis di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) Palopo, menggelar aksi unjukrasa menolak kebijakan Pemerintah RI mengimpor beras.
Aksi penolakan impor beras tersebut, digelar AMARA pada sejumlah titik di Kota Palopo, Jumat (24/08/2018) siang.
Dalam orasi politiknya, Tandiesak Parinding selaku Jenderal Lapangan (Jendlap) AMARA-Palopo, mengutuk dan mengecam kebijakan impor beras itu.
“Sejak Indonesia merdeka, negara kita telah dikenal sebagai Negara Agraris, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Saking suburnnya tanah yang ada di negara ini, sampai musisi papan atas Indonesia pada era tahun 1980an yang bernama Koes Plus, menciptakan sebuah lagu yang dalam penggalan syairnya menyebutkan ‘orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu tumbuh jadi tanaman’ sebuah pernyatan yang menegaskan bahwa negara kita adalah negeri yang kaya dan subur,” kata Parinding dalam mengawali orasinya.
Ia menambahkan bahwa syair lagu tersebut, justru kontradiksi dengan kebijakan negara yang sejak Januari 2018 hingga saat ini, masih mengimpor beras dari Negara Thailand.
“Kebijakan itu, jelas merugikan negara dan rakyat Indonesia, khususnya para petani kita. Kebijakan yang anti rakyat ini, sudah dialami oleh bangsa kita sejak era kekuasaan Rezim SBY-Budiono. Fatalnya, kebijakan yang merugikan petani di Indonesia tersebut, justru dilanggengkan oleh Rezim Jokowi-JK hingga saat ini,” tegas Parinding.
Pernyataan yang juga mengkritik kebijakan impor beras ini, dilontarkan pula oleh orator yang mewakili Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMD), Saldy Kanna.
Menurutnya, jika mencermati kebijakan impor beras itu, maka kita akan berkesimpulan bahwa pemerintah saat ini sedang mendistorsi predikat negara kita sebagai Negara Agraris yang kaya dan subur.
“Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan RI yang memberikan izin kepada Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk mengimpor beras dari Thailand, yang diputuskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementrian dan lembaga non depatemen dengan melibatkan Mentri Koordinator Perekonomian, Mentri Pertanian, Mentri Perdagangan, Mentri BUMN dan Kepala Bulog RI. Merupakan bukti nyata bahwa Rezim Jokowi-JK bersama jajarannya, bersikap anti rakyat dan merugikan para petani Indonesia dengan menguntungkan pihak asing atau importir,” teriak Saldy dengan suara lantang disambut, pekiknya teriakan “Ganti Presiden, Ganti Mentri Pro Asing” oleh para peserta aksi.
Hal senada juga dilontarkan orator yang mewakili Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (HAM BASTEM), Damianto.
Damianto menjelaskan bahwa kebijakan impor beras ini, diputuskan oleh Rezim Jokowi-JK secara bergelombang, mulai pada Januari, Maret dan Mei 2018 lalu.
“Pada awal Januari lalu, Pemerintah Republik Indonesia yang dinahkodai Jokowi-JK, telah memutuskan pemberian izin kepada Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Kemudian kebijakan yang sama kembali dilakukan pada Maret 2018, dimana Bulog diberi izin mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dan terakhir pada bulan Mei, Rezim Jokowi-JK melalui Mentri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita kembali memberi izin bagi Bulog untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton. Jadi total beras yang akan diimpor dari Thailand, mulai periode Januari hingga September 2018 sebanyak dua juta ton. Karena keputusan mengimpor beras tersebut, telah diperpanjang masa kontraknya hingga September 2018, yang semula proses impor beras ini hanya berlaku hingga akhir Agustus 2018,” jelas orator HAM BASTEM.
Naifnya, kata Damianto, karena menurut Mendag RI, Enggartiasto Lukita bahwa kebijakan penambahan kuota impor beras sebanyak satu juta ton pada bulan Mei 2018 lalu adalah sebagai upaya pemerintah untuk menyiapkan stok beras bagi kebutuhan rakyat Indonesia.
“Sementara di sisi lain, Kepala Bulog RI, Budi Waseso pada sejumlah tempat yang berbeda menyatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan Bulog kewalahan membeli prodak komoditas pertanian berupa gabah dan beras, karena hasil panen petani pada awal dan pertengahan tahun 2018 cukup berlimpah. Sehingga Bulog terpaksa menyewa sejumlah gudang milik pihak swasta untuk menampung gabah dan beras petani domestic, sebagai cadangan persedian kebutuhan pangan dalam negeri,” ketusnya.
Bahkan, Budi Waseso juga menegaskan bahwa pada akhir September hingga November tahun ini, pada sejumlah daerah di seantero NKRI, masih akan ada panen raya. Itu artinya pihak Bulog memastikan bahwa stok beras untuk kebutuhan rakyat Indonesia masih jauh melampaui titik aman,” tegas Daminato dalam menutup orasinya.
Sedangkan, orator yang mewakili Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Semar Mambala, menerangkan bahwa saat ini hasil panen petani kita cukup berlimpah, sehingga kebijakan mengimpor beras bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan para petani. Sebab hasil panen mereka tidak dapat diserap oleh Bulog secara maksimal, karena di satu sisi Bulog diwajibkan membeli beras dari importir Thailand.
“Jadi kebijakan impor beras yang kita rasakan saat ini adalah bukti nyata bahwa Nawacita Jokowi-JK adalah strategi dan taktik untuk menipu rakyat Indonesia, sebagai upaya untuk memenangkan Pilpres 2014 lalu. Akan tetapi masihkah kita, mau ditipu untuk kedua kalinya? Saya rasa rakyat Indonesia, sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Sehingga tidak akan mungkin, memilih Jokowi untuk periode keduanya pada Pilpres 2019 mendatang, karena telah terbukti merugikan rakyat dengan mengimpor beras dan sejumlah komoditas pertanian yang sebenarnya banyak diproduksi petani Indonesia,” kritik Semar dalam orasinya.
Semar menambahkan bahwa mestinya Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih pro rakyatnya dengan memprioritaskan pembelian komoditas hasil pertanian domestic, ketimbang mengutamakan pihak asing atau importir. Bahkan jika memang berpihak pada rakyatnya, Rezim Jokowi-JK, harusnya mensupport para petani Indonesia dengan memberikan sejumlah subsidi, baik berupa bibit unggulan maupun pupuk dan fasilitas pendukung lainnya.
“Oleh karena harapan para petani dan rakyat Indonesia justru berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah, maka kami dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat dengan tegas menyatakan, menolak kebijakan mengimpor beras dan mendesak agar Jokowi-JK mencopot Mentri Perdagangan, Enggartiasto Lukita yang anti rakyat, khususnya kaum petani di Indonesia,” desak orator GMKI.
Aksi ini berlangsung aman dan tertib karena mendapatkan pengawalan ketat dari jajaran Polres Palopo, hingga para peserta aksi membubarkan diri setelah berorasi dan membagikan selebaran pernyataan sikapnya di dekat Lapangan Gaspa Palopo.
Penulis : Rahmat
Editor : William Marthom
