oleh

Aktivis Desak APH Usut Tuntas Dugaan Proyek Fiktif dalam LKPJ Walikota Palopo TA 2019

PALOPO, NEWSTABLOIDSAR.com – Dugaan proyek fiktif yang ditemukan DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palopo Tahun Anggaran (TA) 2019, mendapat perhatian serius pihak Aktivis Pembela Arus Bawah.

Melalui Direktur Eksekutifnya, Rahmat K Foxchy, mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan proyek fiktif tersebut.

Baca Juga :

“Kita juga sudah mengetahui dari media sosial, bahwa dugaan proyek fiktif dalam LKPj) Wali Kota Palopo TA 2019 tersebut, sudah mulai ditelusuri pihak kepolisian,” tutur Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy, Jumat (29/5/2020).

Lanjut aktivis yang akrab disapa Bang Ories ini, kita mendesak pihak Polres Palopo agar mengusut tuntas dugaan proyek fiktif tersebut, walau pagu anggaran disebut-sebut hanya Rp150 juta.

“Hal semacam inikan merupakan suatu bentuk preseden buruk terhadap praktik-praktik manipulasi tata kelola proyek pemerintah, sehingga perlunya para pelakunya mesti ditindak tegas secara hukum,” tandasnya.

Kendati Plt Kadis PU Kota Palopo, tutur Bang Ories lagi, telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada proyek fiktif berupa pembangunan talud/bronjong di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat. “Namun tidak serta merta kasus ini, untuk tidak harus diusut tuntas secara hukum,” tukasnya.

Menurutnya, tidak mungkin pulalah salah seorang anggota Banggar DPRD, yakni Ibu Hj Megawati, sampai mempertanyakan dugaan proyek fiktif tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ Walikota TA 2019 pada 28 Mei 2020 lalu di DPRD Kota Palopo.

“Lalu kenapa pada saat dirapatkan di DPRD tersebut, justru tidak diklarifikasi langsung di hadapan DPRD. Itukan namanya aneh,” ucapnya penuh tanya.

Lanjut Bang Ories mengemukakan, kalau Plt Kadis PU Kota Palopo dalam klarifikasinya yang dirilis media online Tabloid SAR atau newstabloidsar.com, bahwa tidak ada proyek fiktif dimaksud. Lalu kenapa dicantumkan dalam LKPJ Walikota, bahwa proyek tersebut dinyatakan telah realisasi.

Dikemukakannya lebih lanjut, bukankah LKPJ Walikota itu merupakan sebuah dokumen negara yang bersifat final dan sudah dinyatakan memiliki kepastian hukum. “Inikan namanya sudah sangat bersifat kontroversial, dengan klarifikasi yang disampaikan Plt Kadis PU-PR Kota Palopo,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bang Ories menyampaikan, saya justru mengindikasikan bahwa klarifikasi Plt Kadis PU-PR Kota Palopo tersebut, sebagai bentuk upaya untuk meredam dugaan proyek fiktif ini agar tidak berkembang liar menjadi sorotan media. Maksudnya, supaya tidak menjadi beban bagi pihak APH dalam mengusutnya.

Namun jelasnya, kata aktivis ini lebih lanjut, bahwa pihak LSMnya sangat serius untuk mendesak pihak Polres Palopo, agar betul-betul mengusut tuntas dugaan proyek fiktif ini.

Bukan hanya itu, pihak aktivis inipun juga akan mendorong sejumlah kasus korupsi lainnya di Kota Palopo ini yang diduga kuat mangkrak proses hukumnya selama ini.

“Ada juga sejumlah dugaan korupsi di Kota Palopo ini, menjadi perhatian serius LSM kami, termasuk yang diduga kuat mangkrak proses hukumnya,” ungkapnya.

Adapun kasus korupsi yang diduga kuat mangkrak proses hukunya tersebut, seperti kasus jalan lingkar barat ternyata masih ada pihak pelaku yang belum diseret secara hukum. Selain kasus pemasangan instalasi pipa PDAM di Kecamatan Telluwanua, sampai saat ini pun juga belum jelas proses hukumnya sama sekali.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan segera menyurat ke Kapolri dan pejabat lainnya yang berkompeten dengan sistem penegakan supremasi hukum, supaya kedua kasus korupsi yang masih mangkrak proses hukumnya tersebut, agar menjadi perhatian untuk ditindak lanjuti kasusnya,” papar Bang Ories.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya masih ada sejumlah dugaan korupsi lainnya di Kota Palopo ini, sedang dalam penelusuran LSM kami. “Hal itu sementara dalam tahap pengumpulan informasi dan data pihak LSM kami,” terangnya.

Kembali Bang Ories menyampaikan desakannya pada pihak Polres Palopo, supaya serius untuk mengusut tuntas dugaan proyek fiktif, sebagaimana dimaksud dalam LKPJ Walikota Palopo TA 2019 tersebut. “Jika benar proyek itu fiktif, kan sangat tidak susah lagi diusut oleh pihak kepolisian,” tambahnya. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed