oleh

Akibat Kerap Diintimidasi Oknum-Oknum LSM dan Wartawan Tertentu, APDESI Wilayah 2 Luwu Gelar Rakor

Ketua Umum APDESI Kabupaten Luwu Minta Aktivis Pembela Arus Bawah Sebagai LSM Pendamping

LUWU, NEWSTABLOIDSAR.com – Assosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesi (APDES) Wilayah 2 Kabupaten Luwu, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pada bulan lalu Kamis, 16 Januari 2020 di Warkop Usaha Kita, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Rakor ini digelar, lantaran maraknya oknum-oknum LSM dan Pers yang kerap mengintimidasi, bahkan juga diduga tak jarang pula memeras para Kepala Desa di Kabupaten Luwu, termasuk di Wilayh 2 yang meliputi Kecamatan, Larompong, Larompong Selatan, Suli dan Suli barat.

Baca Juga :

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Panitia Rakor APDESI Wilayah 2 Luwu, Aripin S yang tak lain Kepala Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, saat menyampaikan laopran kegiatan yang dihadiri sejumlah narasumber tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Aripin yang juga merupakan Ketua APDESI Kecamatan Larompong tersebut, dengan harapan melalui Rakor ini ada solusi yang disepakati untuk mempersempit ruang gerak oknum-oknum LSM dan wartawan yang senantiasa muncul untuk mengintimidasi para Kepala Desa tersebut.


Para narasumber dan para peserta Rakor APDESI Wilayah 2 Luwu saat foto bersama.

Adapun para narasumber yang hadir pada Rakor ini, yakni Kepala Kejaksaan negeri (Kajari) Luwu, Erni Veronika Maramba, Kapala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Luwu, Masling Malik, Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Ketua Umum APDESI Kabupaten Luwu, Sultan dan Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy.

Sultan selaku Ketua Umum APDESI Kabupaten Luwu dan juga Kepala Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Bajo Barat, saat tampil menjadi narasumber sebagai pembicara pertama, meminta pada Aktivis Pembela Arus Bawah agar dapat menjadi LSM Pendamping APDESI Kabupaten Luwu.

Alasannya, sebab LSM ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi dengan reputasi yang baik. “Saya pikir LSM Pembela Arus Bawah dapat mendampingi para teman-teman Kepala Desa di Luwu ini, untuk menangani oknum-oknum LSM dan wartawan yang seringkali meresahkan itu,” usulnya.

Para Kepala Desa yang hadir pada acara Rakor ini pun, lalu menyampaikan persetujuannya. Lanjut Sultan mengemukakan, soalnya kita butuh LSM pendamping sekualitas Aktivis Pembela Arus Bawah, karena LSM ini tidak pernah kedengaran membuat masalah dengan para Kepala Desa.

Menurutnya, sebenarnya para rekan Kepala Desa tidak perlu resah dengan kehadiran LSM dan wartawan, sebab mereka itu adalah mitra pemerintah. “Kalau kita memang benar-benar dapat mengelola Dana Desa dengan baik dan tepat sasaran, maka kita tidak perlu kuatir terhadap setiap intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum LSM dan wartawan tertentu,” kata Sultan.

Namun Sultan tidak memungkiri, jika tidak sedikit juga oknum-oknum LSM dan wartawan yang menyalahgunakan fungsinya sebagai lembaga kontrol, dengan cara memeras sejumlah Kepala Desa.

“Jadi ini masalah ini yang mesti kita rumuskan bersama-sama, bagaimana mencari solusi terhadap oknum-oknum LSM dan wartawan seperti,” terangnya.

Hal yang paling sering terjadi, tambahnya, karena oknum-oknum LSM dan wartawan tersebut tak jarang pula meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Selain meminta uang dengan cara-cara mengintimidasi,” pungkas Ketua Umum APDESI Kabupaten Luwu tersebut.

Kepala DPMD Kabupaten Luwu, Masling Malik pada kesempatannya tampil sebagai narasumber, menyampaikan bahwa APDESI itu pada dasarnya adalah Ormas atau LSM yang harus mampu memberdayakan anggota-anggotanya.

Hal tersebut, tuturnya lagi maka APDESI harus pula mampu untuk melindungi anggota-anggotanya dari keresahan yang ditimbulkan oleh faktor adanya dugaan intimidasi dari oknum-oknum LSM dan wartawan tertentu.

Masling Malik juga setuju, jika APDESI mengambil LSM Pendamping. “Saya kira itu sangat perlu, apabila melihat maraknya oknum-oknum LSM dan wartawan tertentu yang senantiasa meresahkan para Kepala Desa,” ucapnya.

Ia pun menyampaikan bahwa Aktivis Pembela Arus Bawah ini, sudah menjadi semacam LSM Pendampingnya kantor DPMD Kabupaten Luwu selama ini. Karena setiap ada permaslahan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum LSM tertentu, maka Pak Rahmat Foxchy (Pimpinan Aktivis Pembela Arus Bawah) yang selalu saya mintai bantuannya.

Melalui forum Rakor ini, Masling Malik pun mengingatkan bahwa tidak ada aturan yang membenarkan LSM meminta setiap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Jadi yang berhak itu adalah hanya lembaga auditor pemerintah berwenang seperti Inspektorat, BPKP dan BPKP, termasuk aparat penegak hukum.

“Silakan rekan-rekan LSM dan wartawan mengontrol kinerja Kepala Desa, tapi meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa itu bukan ranahnya, kecuali lembaga auditor pemerintah dan aparat penegak hukum,” tandas Kepala DPMD Kabupaten Luwu tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Kajari Luwu, Erni Veronika Maramba, terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut. “Sebenarnya dokumen itu bukan rahasia negara, namun yang boleh meminta hanya lembaga auditor pemerintah dan aparat penegak hukum,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Erni juga mengingatkan para Kepala Desa agar senantiasa berhati-hati dalam mengelola Dana Desa. “Jika itu memang dikelola dengan baik dan transparan, maka tidak perlu resah terhadap setiap intimidasi yang dilakukan oknum-oknum LSM tertentu,” tuturnya.

Sambungnya, apabila memang ada oknum-oknum seperti itu akukan aksi pemerasan pada para Kepala Des, kan ada instrument hukum yang bisa ditempun. “Ya, laporkan saja ke pihak kepolisian, supaya ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tambah Kajari Belopa tersebut.

Ketika giliran Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy tampil sebagai narasumber. Ia pun sangat merespons, apabila memang APDESI meminta pihaknya sebagai LSM Pendamping.

“Kita siap jadi LSM Pendamping APDESI untuk mengawal kinerja Kepala Desa dalam mengelola APBDesnya, khususnya Dana Desa,” ujarnya, sembari disambut applause atau tepuk tangan para kepala desa yang hadir.

Lanjut ia menyampaikan, bahwa LSM dan wartawan itu merupakan lembaga kontrol yang bersifat independen dalam menainkan perannya, untuk menguatkan kedaulatan masyarakat sipil (civil society) terhadap penegakan demokrasi.

Menurut aktivis LSM yang akrab disapa Bang Ories ini, jika ada oknum LSM dan Pers yang melakukan intimidasi, terlebih jika melakukan pemerasan, maka itu jelas namanya tindakan preman. “Jadi sebaiknya laporkan ke pihak kepolisian,” tukasnya

Dikemukakannya lagi, bahwa apabila memang ada oknum LSM atau wartawan seperti ini, maka itu sengat jelas mencoreng eksistensi LSM dan Pers sebagai bagian dari penegak filar demokrasi. “LSM kami siap mendampingi setiap Kepala Desa, untuk membawa oknum-oknum seperti ini ke ranah hukum,” terang Bang Ories.

Direktur Eksekutif Aktivis Pembela Arus Bawah, Rahmat K Foxchy (berdiri) saat foto bersama dengan Bupati Luwu, H Basmin Mattayang. Aktivis LSM ini diminta oleh APDESI Kabupaten Luwu untuk menjadi LSM Pendamping.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa LSM dan wartawan itu adalah mitra pemerintah, tampa mengenyampingkan fungsinya sebagai lembaga kontrol.

“Jadi para Kepala Desa tidak perlu merasa resah dengan LSM dan Pers, jika memang tidak menyalahgunakan anggaran yang dikelolahnya,” ujar aktivis LSM yang juga dikenal sebagai pemilik Tabloid SAR tersebut.

Dirinya juga mememinta agar melaporkan pada pihak kepolisian, jika ada anggota LSMnya atau wartawan medianya (Tabloid SAR –red) yang diketahui melakukan pemerasan terhadap para Kepala Desa.

Soalnya, kata Bang Ories lebih lanjut, bahwa kehadiran kami baik sebagai LSM maupun sengai Pers, tak lain untuk menjalin semangat kemitraan dengan para Kepala Desa.

“Bagi Kepala Desa yang telah berlangganan dengan Tabloid SAR, maka jelas itu sudah menjadi mitra kami, maka dengan sendirinya menjadi anggota Aktivis Pembela Arus Bawah,” tuturnya.

Bang Ories lanjut menyampaikan, apa mungkin kami mau cari-cari kesalahan Kepala Desa yang sudah bermitra dengan cara berlangganan Tabloid SAR. “Tentunya itu, sangat tidak mungkin mencelakakan mitra kami sendiri,” imbuhnya.

Kemudian ia menambahkan, kalaupun ada dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Kepala Desa yang sudah bermitra dengan kami, “Tentunya pula kami akan terlebih dahulu ikut mencarikan solusi agar mitra kami tersebut tidak tersangkut ke dalam kasus tindak pidana korupsi,” kunci Pimpinan Tabloid SAR tersebut.

Sedangkan narasumber anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 ini, masing-masing H Muliadi dari Partai Perindo dan H Basaruddin dari Partai Nasdem. Keduanya sangat mengharapkan agar para Kepala Desa tidak melayani LSM dan Pers yang tidak terdaftar.

“Sebaiknya para Kepala Desa melayani atau bermitra dengan LSM yang terdaftar di Kesbangpol dan Pers yang terdaftar di Dewan Pers, tutur H Muliadi.

Menurutnya, bahwa itu cara yang terbaik untuk, mempersempit ruang gerak LSM dan Pers abal-abal yang hanya bisa mengintimidasi yang sifatnya berujung pada praktik-praktik pemerasan.

Untuk penganangan LSM dan wartawan, kata H Muliadi, saya pikir ada Pak Rahmat Foxchy selaku pimpinan Aktivis Pembela Arus Bawah dan juga pemilik Tabloid SAR, bisa jadi mitra pendampingan APDESI untuk mengawal kegiatan-kegiatan pemerintahan desa.

Hal senada juga sampaikan oleh H Basaruddin, selain menitikberatkan pentingnya inovasi dalam mengelola Dana Desa agar lebih memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Karena itulah tujuan Dana Desa digelontorkan pihak pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kata dia lagi, terlebih lagi bagaimana berinovasi dalam memanfaatkan potensi desa, seperti tambang galian C.

“Di setiap desa kan ada potensi tambang galian C yang mestinya dapat dikelola melalui BUMDes, dari pada dilelola melalui praktik-praktik kapitalisme ekonomi lokal,” harap anggota DPRD Luwu dari Partai Nasdem tersebut. (Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed